SABTU , 26 MEI 2018

Kajari: MoU Dengan Pemkab

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 07 September 2012 10:27

RAKYAT SULSEL . PANGKEP – Untuk membantu menangani permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangkep, Pemkab Pangkep bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep melakukan penandatanganan  Memorandum of Undestanding (MoU) di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Pangkep Kamis (6/9). MoU dibuat sesuai fungsi kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Kerjasama itu diantararany dalam bidang penyuluhan, bantuan hukum, konsultasi hukum, sengketa hingga tindakan hukum.

Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid Batara, mengatakan jika kerjasama yang akan berlaku selama tiga tahun itu merupakan bukti keseriusan pemkab dalam program Zona Integritas pencegahan korupsi. Syamsuddin mengakui bahwa di beberapa SKPD sangat rawan tindak pidana korupsi.

Bupati berharap agar para SKPD senantiasa dapat berkonsultasi dengan pihak kejaksaan terhadap berbagai permasalahan hukum terutama keuangan dan administrasi. “Pemkab Pangkep tidak merasa paling pintar, maka dari itu kami menggandeng Kajari Pangkep untuk dapat memberikan ilmunya dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujar Syamsuddin.

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid Batara sebagai Pemerintah Kabupaten Pangkep dan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep, Yeni Andriani, SH, MH yang disaksikan oleh para kepala dinas, badan dan kantor di lingkungan pemerintahan serta pejabat Kejari Pangkep.

Sementara itu Kepala Kejari (Kajari) Pangkep, Yeni Andriani, SH, MH, fungsi kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) diatur dalam UU 16 tahun 2004 dan PP No. 38 tahun 2010 yang bertugas pendampingan terhadap pemerintah saat berhadapan dengan kasus perdata dan Tata Usaha Negara.

“Kerjasama ini merupakan langkah untuk memberikan pembelajaran tentang penegakan hukum dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Dengan kerjasama itu, pihak kejaksaan senantiasa menanti konsultasi dari unsur pemerintah dan masyarakat terhadap berbagai hal yang dihadapinya dalam dunia kerja dan kemasyarakatan. JPN ini bukan untuk kasus korupsi,” papar Yeni.

Terkait sejumlah kasus korupsi yang sedang mengemukan di Kabupaten Pangkep, Yeni menegaskan bahwa MoU ini tidak akan mempengaruhi sikap tegas Kejari Pangkep untuk menindak para pelaku penjarah uang rakyat.

“Ini (Mou) tidak ada kaitannya dengan kasus, MoU juga untuk kasus non pidana apalagi pidana korupsi, tapi semata-mata untuk perdata saja,” tegasnya. (K5/C)


Tag
div>