MINGGU , 22 JULI 2018

Kajati Sulsel Sosialisasi TP4D

Reporter:

Editor:

hur

Selasa , 02 Februari 2016 11:34

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, menggelar tudang sipulung dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berlangsung di Baruga Adhyaksa Kejati Sulsel, Selasa (2/2).

Kepala Kajati Sulsel, Hidayatullah mengatakan, sosialisasi ini tidak lepas dari arahan Gubernur saat penyerahaan DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) agar TP4D segera dilaksanakan.

“Sama-sama kita ketahui dalam pemerintahaan Jokowi-JK terdapat 9 nawacita yang semuanya harus dilaksanakan dan disukseskan. Untuk itu, Pimpinan kejaksaan Agung harus ada langkah nyata untuk mewujudkannya. Salah satunya, dibentuklah TP4D ini,” ujarnya.

Intinya, jelas Hidayatullah, TP4D hadir berdasarkan suara-suara SKPD yang selama ini seakan-akan takut melaksanakan tugasnya. Sehingga, kata dia, pembangunan menjadi masalah yang krusial karena takut berbenturan dengan aparat penegak hukum.

Disebutkan bahwa ada beberapa instrumen untuk menyikapi itu, di antaranya konsultasi hukum, penerangan, penyuluhan, dan pendampingan legal asisten. “Ini dibuka seluas-luasnya untuk SKPD manfaatkan. Karena pelanggaran hukum yang seharusnya kita hindari dan tidak terjadi,” tuturnya.

Pengamanan dan pengawalan TP4D, lanjutnya, diawali dari tingkat perencanaan sampai pelaksanaan. “Kalau tidak dimanfaatkan sangat disayangkan,” ucapnya.

Hidayatullah berpendapat, kehadiran kejaksaan di daerah adalah bagaimana membawa penegakan hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Bukan penegakkan hukum membuat sengsara rakyat,” tuturnya.

Kajati juga memaparkan tugas dari TP4D, di antaranya memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir di tingkat pusat, seperti pembahasan hukum dari sisi regulasi dan peraturan undang-undang dan pendapat hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan PBJ.

Selanjutnya, melakukan koordinasi tingkat pusat dengan aparat pengawasan intern pemerintah utnuk mencegah terjadinya penyimpangan yang menghambat menggagalkan dan menimbulkan kerugian negara.

Selain itu, melaksanakan Gakkum di tingkat pusat secara represif ketika menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dimungkinkan dapat merugikan negara.


Tag
div>