SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Kaji Ulang Ranperda Perlindungan Perawat !

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 24 Februari 2018 13:30
Kaji Ulang Ranperda Perlindungan Perawat !

Kantor DPRD Makassar. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, menggelar rapat paripurna dalam rangka persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul prakarsa Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Makassar, mengenai perlindungan perawat menjadi Ranperda Prakarsa DPRD Kota Makassar, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Jumat (23/2) kemarin.

Juru bicara Ranperda Perlindungan Perawat, Zaenal Dg Beta, dalam penyampaiannya mengungkapkan latar belakang diinisiasinya Ranperda ini oleh DPRD Kota Makassar, lantaran melihat realitas yang ada jika selama ini profesi keperawatan kerap terabaikan haknya. Khususnya dalam hal mendapatkan perlindungan keselamatan kerja maupun keamanannya dari tindakan yang membahayakan keselamatannya.

“Dibuatnya Perda Perlindungan Perawat itu agar para perawat memiliki jaminan perlindungan sosial, keamanan maupun keselamatan kerja yang mempunyai kekuatan hukum dalam menjalankan kerja-kerjanya,” ujar legislator asal Fraksi PAN ini.

Sasaran dari Ranperda ini, lanjutnya, adalah seluruh instansi Rumah Sakit dan seluruh tempat pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Makassar. Ditegaskannya pula jika dalam penyusunannya nanti akan melibatkan seluruh orgasniasi, asosiasi, dan LSM yang bergerak di bidang keperawatan.

“Diharapkan, dengan lahirnya Perda Perlindungan Perawat ini maka akan menjamin kesamaan hak dan perlakuan yang adil bagi perawat sesuai dengan pekerja profesi lainnya, termasuk untuk menghindari adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perawat,” bebernya.

Namun, anggota Fraksi dari PPP, Busranuddin Baso Tika, meminta agar Ranperda inisiatif tersebut harusnya dikaji ulang. Pasalnya jika hanya dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan, maka tentu saja semua masyarakat perlu dan wajib kita berikan jaminan seperti itu.

“Saya pikir ini harus dikaji terlebih dahulu. Soalnya kalau berbicara pemberian jaminan dan perlindungan tentu semua profesi atau masyarakat kita wajib diberikan jaminan yang sama. Karena kalau ini tidak dikaji secara cermat, maka bisa jadi Perda yang dihasilkan nanti juga akan tidak berjalan maksimal,” ungkapnya.

Menurutnya, proses melahirkan sebuah Perda membutuhkan pemikiran dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dalam hal ini sebelum memutuskan apakah sebuah usulan Ranperda disepakati untuk dibahas dan ditetapkan menjadi sebuah Perda, tentu harus dibarengi penerapannyanya nanti.

“Selama ini Perda dibentuk itu melalui proses yang sangat panjang. Butuh tenaga, pemikiran dan biaya. Kalau misalnya ini ditetapkan, harus ada garansi jika penerapannya nanti betul-betul berjalan maksimal. Kalau memang ini dianggap penting maka harusnya ada pandangan atau penjelasan lebih detail, kenapa hanya perawat yang dibuatkan perda perlindungannya,” tandasnya.

Sementara, Plt Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, saat dimintai tanggapan terkait Ranperda ini mengatakan, semua profesi memang wajib mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah. Namun, karena berbagai keterbatasan yang ada, maka pemerintah dituntut mampu membuat skala prioritas mana yang terlebih dahulu ditangani.

“Apa yang Pak BBT sampaikan itu benar, kan tidak gampang membuat suatu Perda tapi kemudian tidak maksimal. Semua profesi memang wajib mendapat perlindungan dan jaminan, tapi ada yang namanya skala prioritas. Anggaran dan SDM kita kan terbatas, makanya dalam hal ini kita harus dipilah yang mana prioritas,” jelasnya. (*)


div>