MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Kalau Hartanya Bersih, Ngapain Takut Buka-bukaan

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Jumat , 11 Maret 2016 11:08

Memprihatinkan, 203 anggota DPR rupanya belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Kalau bersih, kenapa takut buka-bukaan?

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, hingga kemarin, baru 62,7 persen anggota Dewan periode 2014-2018 yang melaporkan harta kekayaannya kepada komisi antirasuah itu.

“Terkait dengan LHKPN sampai hari ini dari DPR sudah 62,7 persen dan memang itu yang kami terima sampai saat ini dan itu yang saya sampaikan untuk klarifikasi,” ungkap Agus di kantor KPK, kemarin.

Kewajiban melaporkan LHKPN tercantum dalam pasal 5 poin 3 UUNo.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Isinya, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sebelum dan setelah ia menjabat.

Sayang, KPK tak bisa memberi sanksi pidana bagi para pejabat yang belum melaksanakan kewajibannya itu. Peraturan itu, hanya dapat memberikan sanksi administrasi kepada pejabat atau penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN. “Ini tidak ada sanksi pidana tapi administrasi. Nanti kalo ada UUbaru mungkin,” tegas Agus.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menambahkan, KPK sudah menggunakan prosedur yang seharusnya agar para anggota dewan itu melaporkan harta kekayaannya. “KPK sudah mengirimkan dua kali surat pemberitahuan ke masing-masing anggota. Namun, sampai saat ini kami masih menunggu laporan dari yang bersangkutan,” ungkapnya.

Menanggapi data itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, mereka akan mengirim surat kepada KPK. MKD, juga akan meminta secara detail nama-nama 203 anggota DPR tersebut.

Sebab, penyerahan LHKPN merupakan bagian dari tata tertib DPR. “MKD akan ingatkan anggota supaya melaporkan harta kekayaan, ketimbang KPK melakukan publikasi di media. Lebih bagus begitu menurut saya,” kata Dasco di Gedung Nusantara II DPR, kemarin.

Dia menduga, mereka yang belum melaporkan harta kekayaan bukan karena sengaja. Namun, lantaran kesibukan yang mendera. “Banyak juga kawan-kawan yang ketika terpilih lagi terlewat lagi melaporkan. Bukan unsur kesengajaan juga,” ujar dia.

Dalam situs daftar LHKPN KPK per kemarin, Ketua DPR Ade Komaruddin termasuk yang belum melaporkan hartanya. Terakhir kali, politisi Golkar itu melapor pada 31 Oktober 2001. Serupa, Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi Agus Hermanto juga belum melaporkan. Terakhir, dia melaporkannya pada 2009.

Ditanya soal itu, Ade beralasan, jadwalnya padat hingga belum bisa melaksanakan kewajibannya tersebut. Pengganti Setya Novanto itu mengaku sudah lama menyelesaikan laporan tersebut. Namun, belum sempat dikoreksi. “Memang betul saya belum lapor kok. Sudah jadi lama tapi belum dikoreksi dan perlu waktu,” tuturnya di gedung Nusantara III DPR, kemarin.

Ade meyakini, waktu reses, akan dimanfaatkan para anggota DPR untuk menyelesaikan laporan tersebut. “Saya akan laporan saat detik-detik jelang reses ya, teman-teman juga akan saya imbau.”

Menurutnya saat ini, anggota DPR sedang sibuk mempersiapkan dua undang-undang. Yakni undang-undang mengenai pertambakan dan DPSK. Itu yang menyebabkan pelaporan LHKPN jadi terhambat.

Ade tak khawatir jika isu LHKPN ini dimanfaatkan pihak lain untuk menyerangnya.

“Ya saya kira saya enggak mau punya pikiran jelek sama orang, kalau orang jelek sama kita ya biarkan,” tandasnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga ikut-ikutan menyerukan anggota DPR untuk melaporkan kekayaannya ke KPK. Dia sendiri mengaku sudah melaporkan kekayaannya. ***


div>