MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

Kamis, KPK Garap Idrus Marham

Reporter:

Editor:

Lukman

Rabu , 25 Juli 2018 23:36
Kamis, KPK Garap Idrus Marham

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

 JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM __ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, Kamis (26/7). Itu terkait dugaan kasus suap pengadaan PLTU Riau-1 yang melilit kader Golkar yang menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu akan diperiksa untuk tersangka di kasus itu yakni Johannes Budisutrisno Kotjo.

“Besok, Idrus Marham akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JBK,” kata Febri pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/7)

Untuk diketahui, pada Kamis (19/7) pekan lalu lembaga antirasuah juga telah memeriksa Idrus untuk yang pertama kali, pemeriksaan berlangsung hampir 11 jam. Saat itu dia mengaku kenal dekat dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Sebelumnya, kasus yang menjerat anggota DPR RI dari partai Golkar, Eni Maulani Saragih ini berawal saat KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kediaman Idrus Marham di Widya Chandra saat mengadiri acara ulang tahun anak Idrus.

Diketahui, kasus ini bermula saat KPK menduga Eni dan kawan-kawan menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait PLTU Riau-1. Saat ditangkap KPK telah mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.

Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(JPC)


div>