KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Kampanye Masih Adem Ayem

Reporter:

FAHRULLAH-ARINI-SURYADI

Editor:

Iskanto

Jumat , 26 Oktober 2018 07:54
Kampanye Masih Adem Ayem

ilustrasi (Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Masa kampanye Pemilu 2019 dimulai sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. Namun kemeriahan pesta demokrasi lima tahunan itu masih nampak adem ayem.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) hingga sebulan masa kampanye belum memunculkan wajah semua partai politik (Parpol) atau calon legislatif (Caleg) secara merata.

Ketua Golkar MAkassar, Farouk M Beta mengeluhkan keterlambatan KPU Kota Makassar memasang APK. Ketua DPRD Kota Makassar itu menegaskan, harusnya KPU sudah memasang APK sejak awal kampanye tanggal 23 September lalu. Apalagi, kata dia, Caleg baru sangat membutuhkan APK sebagai salah satu alat sosialisasi.

“Pertanyaannya sederhana, APK itu kan ditanggung sama KPU. Kita berharap, segera mungkin APK itu dibuat, karena yang paling mendesak caleg yang baru, dia harus lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat. Kan seperti itu, kami berharap KPU bisa secepatnya melaksanakan pemasangan APK,” tegasnya.

Ia mengaku belum mengetahui sebab keterlambatan KPU Kota Makassar memasang APK. “Saya tidak tahu apa kendalanya, karena tidak ada komunikasi. Kita hanya taunya, kita berkampanye itu sesuai jadwal yang diberikan KPU. Artinya apa, biasanya orang berkampanye itu dilengkapi dengan APK,” tukasnya.

Wakil Ketua Bappilu Golkar Sulsel, Irwan Muin mengaku telah memberi desain APK ke KPU. Soal pemasangan, kata dia, kembali ke penyelenggara. “Sudah diserahkan desain ke KPU. Sudah kami terima APK yang sudah dicetak sebanyak 11 buah,” katanya.

Terkait model kampanye, pihaknya memberi kewenangan kepada setiap caleg. “Metode kampanye bervariasi sesuai keinginan caleg. Apakah dari rumah ke rumah, atau sebar baliho. Termasuk diskusi bagi anak muda,” tuturnya.

Keluhan lambatnya pemasangan APK juga diungkapkan Ketua Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali. Ia membeberkan, harusnya KPU Kota Makassar sudah memasang APK. Apalagi anggarannya sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Selain itu, KPU Kota Makassar juga harus mensosialisasikan terkait aturan yang harusnya dipatuhi oleh masing-masing caleg. Agar, Pileg kali ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Harusnya KPU sudah memasang APK, karena anggarannya sudah ada. Ini kan harus tersosialisasi seperti apa, termasuk dengan larangan dan aturan-aturan yang dibuat sudah ada di Panwaslu,” bebernya.

Sementara Juru Bicara Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arief mengatakan, untuk desain APK, pihaknya telah menyerahkan ke KPU Sulsel maupun kabupaten/kota. “Kalau soal desain APK kami sudah serahkan ke KPU, mungkin masih diproses percetakan jadi belum terpasang,” katanya.

Terkait model kampanye, Caleg DPRD Kota Makassar ini mengaku menggunakan sistem door to door. Bertemu langsung dengan masyarakat. “Itu adalah model kampanye yang paling efektif,” jelasnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir mengatakan, terlambatnya penyerahan atau pemasangan APK peserta Pemilu disebabkan beberapa alasan. Salah satunya desain terlambat masuk dan proses lelang juga dianggap lambat.

“Ini baru selesai dua hari lalu,” ujar Faisal Amir usai menyerahkan APK kepada LO peserta Pemilu di Kantor KPU Sulsel, Kamis (25/10).

Ia menegaskan, setiap partai politik mendapat jatah APK sebanyak 11 buah. Sementara untuk calon DPD mendapat jatah 5 buah. “Dan 10 buah spanduk perdesa atau kelurahan,” jelasnya.

Untuk perawatannya, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik. “Setelah kami serahkan APK-nya, biaya pemasangan dan perawatan ditanggung sendiri. Tempatnya pemasangan APK juga harus ditempat yang telah ditetapkan oleh KPU,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Saiful Jihad mengaku sudah mendapat informasi dari KPU terkait titik-titik pemasangan APK. “Peserta Pemilu 2019 punya hak berkampanye. Punya hak memasang APK. Dan KPU sudah menyusun jadwal. Terkait APK itu, bukan kami menutup mata,” ujarnya.

Jika nantinya ada APK yang melanggar pihaknya akan melakukan tindakan dengan menurunkannya. Ia mengaku jika dalam kurun waktu satu bulan ini, masa kampanye masih relatif sejuk dan aman. Bahkan belum ada yang mengkhawatirkan.

“Kita lebih banyak pencegahan, kalau ada informasi kita langsung kroscek di lapangan dan kita juga sampaikan kepada partai politik dan pihak tertentu,” ucapnya.

Menurutnya, masa kampanye seharusnya dimanfaatkan seluruh parpol dan caleg untuk memperlihatkan gagasan atau visi misi, bukan membenturkan antara satu dengan yang lain.

“Kampanye yang menawarkan program, agar bisa menarik pemilih. Tidak usalahlah kampanye hitam, saling menjelekkan. Bagaimana kampanye bisa dibangun dengan santun dan beradab,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan kepada seluruh Bawaslu kabupaten/kota agar melakukan pengawasan di masa kampanye ini. “Ini harus dilakukan agar pesta demokrasi berjalan seperti yang kita inginkan,” jelasnya. (*)


div>