RABU , 14 NOVEMBER 2018

Kampanye Negatif Dibolehkan, Asal Sesuai Fakta

Reporter:

Suryadi Maswatu - Fahrullah

Editor:

Iskanto

Rabu , 17 Oktober 2018 08:20
Kampanye Negatif Dibolehkan, Asal Sesuai Fakta

ilustrasi (rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kampanye negatif atau negative campaign membayang-bayangi Pemilihan Umum (Pemiliu) 2019 mendatang. Kampanye negatif adalah menyerang lawan berdasarkan fakta.

Komisioner Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Saiful Jihad mengatakan, negative campaign itu tidak dilarang, karena kampanye negatif menceritakan kejelekan pihak lain sesuai fakta.

“Tentu beda dengan black campaign, yang isinya fitnah dan suatu perbuatan pihak lain yang belum terklarifikasi kebenarannya. Meski kampanye negatif bisa dilakukan, dan tidak ada sanksinya, namun lebih baik jika itu dihindari, dan lebih mengedepankan tawaran program yang rasional dan bisa dilaksanakan kedepan,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada partai yang memerintahkan kepada kadernya untuk melakukan negative campaign itu tidaklah sehat. “Saya kira itu tidak sehat. Mestinya kita semua mendorong proses pelaksanaan Pemilu yang lebih berkualitas dan lebih bermartabat,” katanya.

Seharusnya, kata dia, partai politik lebih menjual program kepada masyarakat bukan melakukan negative campaign. “Lebih baik partai membuat desain untuk program yang akan mereka tawarkan kepada pemilih sebagai sasaran dan tujuan yang akan mereka perjuangkan sekiranya dipercaya sebagai anggota legislatif,” tuturnya.

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra menegaskan, kampanye negatif dengan tujuan menjelekkan pihak lain tanpa fakta sama halnya melanggar aturan.

“Kalau kemudian kampanye negatif itu menjelek-jelekkan orang, hoax, tak sesuai peraturan sama halnya melanggar,” ujarnya, Selasa (16/10/2018).

Ilham mengatakan, kampanye negatif dalam bentuk hoax rawan sebagai bentuk pelanggaran. “Nanti dilihat kontek ucapan dalam kampanye. Sebab dalam berkampanye tidak diperbolehkan menyebarkan hoax, SARA. Jika demikian maka ada sanksi. Terkait dengan sanksi, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Bawaslu,” tegasnya.

Pakar Politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono menilai, negative campaign adalah sebuah strategi untuk menghebohkan publik.

“Menurut saya, para ahli, sepanjang hal itu digunakan sebagai strategi, tidak ada masalah karena isinya juga bukan kebohongan atau hoax,” ujarnya.

Menurutnya, yang dilarang dalam Pemilu atau Pilkada adalah black campaign, dimana kontennya adalah kebohongan belaka. “Faktanya, negative campaign ini bahkan sudah berjalan bahkan sebelum tahapan kampanye mulai berlaku oleh KPU,” katanya.

Oleh sebab itu, ia menyarankan KPU harus tetap pada koridornya sebagai penyelenggara. Karena hal itu, adalah sebuah konsekuensi alamiahnya jika KPU dan juga Bawaslu menjadi guardian of our democracy bersama-sama masyarakat.

“Bagi para kontestan, berintegritaslah sejak dari pikiran. Bersainglah secara sehat, karena persaingan yang sehat membuat bangsa yang sakit ini kembali sehat,” pungkasnya. (*)


div>