RABU , 12 DESEMBER 2018

Kandidat Mulai Saling Serang

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

asharabdullah

Rabu , 18 April 2018 13:00
Kandidat Mulai Saling Serang

Dok. RakyatSulsel

– Jerat Hukum untuk Melemahkan Lawan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kandidat yang bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, mulai saling serang. Saling lapor ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tak terhindarkan.

Sejumlah kasus telah ditangani panwaslu pada masa kampanye kandidat di Pilkada Serentak 2018. Hal ini membuat kandidat was-was. Mengingat saat ini, para kandididat mulai saling serang dengan melaporkan rivalnya kepada panwaslu maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena diduga melakukan pelanggaran pilkada.

Seperti halnya di Palopo. Usai Ahkmad Syarifuddin Daud alias Ome ditetapkan tersangka, kini giliran Judas Amir yang dilaporkan melakukan pelanggaran pilkada dengan mutasi tanpa izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Di parepare, tim Taufan Pawe dilaporkan melakukan praktik money politik.

Sementara di Makassar, calon petahana terancam gugur setelah dilaporkan melakukan sejumlah pelanggaran oleh tim Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi – Cicu).

Pakar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Dr Supirman Rahman, mengatakan, saling serang antar kandidat disebabkan oleh dua hal. Barisan pendukung yang sangat fanatik mendukung jagoannya, dan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon yang membuat penyelenggara atau pengawas tidak tegas dalam memutuskan putusan mereka.

“Penegak hukum tidak tegas terhadap pelanggaran paslon dan para pendukung. Ini akan mengakibatkan terjadi konflik karena merugikan pasangan lain,” terang Prof Supirman, Selasa (17/4) kemarin.

Pihaknya meminta kepada panwas, agar kiranya lebih tegas lagi dalam pengawasan jika nantinya ada kandidat yang melakukan pelanggaran. “Kita meminta panwas lebih tegas, setiap ada pelanggaran dan jangan ditoleransi biar itu sekecil apapun,” tegasnya.

Ketua Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum UMI Makassar ini juga meminta kepada Panwaslu agar tidak takut terhadap kandidat yang diduga melakukan pelanggaran. “Kalau ada pelanggaran dan tidak ditindaki, akan menimbulkan reaksi dari paslon lain. Oleh karena itu, jangan ragu untuk bertindak sesuai aturan,” pungkasnya.

Sementara, Konsultan Politik Jaringan Suara Indonesia (JSI), Nursandy, mengatakan, kasus hukum yang menerpa kandidat memang marak terjadi ketika masa kampanye telah bergulir. Hal ini disebabkan karena intensitas kegiatan sosialisasi kandidat maupun tim semakin tinggi, disamping adanya regulasi yang harus dipatuhi oleh masing-masing kandidat.

“Segala bentuk kegiatan yang punya potensi melanggar aturan yang dilakukan oleh kandidat maupun tim, tentu akan dimanfaatkan oleh kompetitornya,” kata Nursandy.

Ia menjelaskan, kasus yang menerpa kandidat adalah peluang dan momentum bagi kompetitor untuk mengganggu konsentrasi, membentuk opini, hingga mematikan langkah sang rival.

“Biasanya, sebab terjadinya pelanggaran itu beragam. Bisa karena lahir secara alamiah atau kecorobohan kandidat, maupun tim itu sendiri dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Selain itu, memang ada unsur kesengajaan,” terangnya.

Sebaiknya, kata dia, kandidat maupun tim mendalami betul aturan kampanye dan berhati-hati dalam merumuskan dan mengerjakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi selama masa kampanye berjalan.
Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Asry Yusuf, mengatakan, kasus hukum yang tengah bergulir dan melibatkan kepala daerah menjadi fokus utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Karena penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan laporan maupun dari temuan di lapangan.

“Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk dari pengawasan kami. Bahwa pengawasan itu selain pencegahan juga merupakan penindakan. Penindakan ini bisa bersumber dari laporan masyarakat, juga temuan dari teman-teman pengawas pemilu,” jelas Asry.

Menurutnya, penindakan dan pengawasan menjadi tugas utama Bawaslu dalam mengawal jalannya sistem demokrasi yang sehat.

“Jadi apa yang kami lakukan sekarang ini ada bagian dari pengawasan, bagaimana menjalankan kewenangan pengawasan yang kami miliki,” imbuhnya.

Komisioner KPU Sulsel Bidang Hukum, Khairul Mannan, mengingatkan, paslon dan pendukung agar saling menjaga silaturahmi untuk menciptakan pilkada aman dan damai di Sulsel. Meskipun, KPU serta Bawaslu sudah melakukan pengawasan.

“Harapan kita untuk paslon dan tim, untuk tetap menjaga kemanan dan kedamaian untuk Pilkada Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” harapnya. (*)


div>