SENIN , 21 MEI 2018

Kandidat Mulai Umbar Janji Manis

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Fahrullah - Al Amin

Editor:

asharabdullah

Jumat , 26 Januari 2018 14:10
Kandidat Mulai Umbar Janji Manis

Ilustrasi

– NH-Aziz Janji Tidak Korupsi
– IYL Prioritaskan Pendidikan Berkualitas
– AAN-TBL Ingin Tingkatkan Kualitas Pendidikan Keagamaan

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel masih menyisahkan lima bulan lagi. Dengan waktu yang dekat para kandidat mulai mencari simpati dengan mengumbar janji manis kepada masyakrat agar nantinya dipilih pada 27 Juni mendatang.

Pasangan Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), misalnya, untuk memuluskan jalannya di pilgub, pasangan ini mengaku telah menandatangi kontrak politik. Ada sejumlah poin kontrak politik yang dijanjikan kepada rakyat yang disepakati keduanya. Misalnya, menjalankan birokrasi secara efektif dan melaksanakan program pro-kampung.

Bahkan, NH-Aziz juga menjanjikan tidak akan melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk kepentingan keluarga, kerabat, maupun kelompok.

“Apabila kontrak politik ini tak bisa dilaksanakan, kami akan mundur dari jabatan sesuai dengan aturan maupun perundang-undangan,” ujar Nurdin beberapa waktu lalu.

Ironisnya, kontrak politik tersebut terkesan ingin membodohi masyarakat dengan iming-iming program yang pro rakyat tanpa memiliki sanksi yang jelas. Bisa jadi kontrak politik adalah bagian dari proses yang tidak mencerdaskan masyarakat secara politik, pembodohan masyarakat, karena tidak ada sanksinya, hanya sanksi moral.

Sementara pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS), masih enggan membeberkan apa saja yang menjadi janji politiknya yang tertuang dalam visi misinya. “Sebenarnya saya sudah beberapa kali menyampaikan jika pak Prof tidak ingin menjanjikan, tapi selalu menginginkan kerja nyata,” kata juru bicara tim keluarga NA, Taufik Fachruddin.

Ia menegaskan, maju sebagai kepala daerah, pastinya memiliki visi misi untuk Sulsel lima tahun kedepan. “Kalau konsep pembangnan lima tahun kedepan pasti ada, nanti dijabarkan setelah penetapan,” ungkapnya.

Kandidat lainnya, yakni pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) juga telah memiliki sejumlah program matang demi membangun Sulsel yang telah baik ini menjadi lebih baik lagi. Melalui Juru Bicara (Jubir) IYL-Cakka, Henny menuturkan, bahwa sebagai bakal calon pemimpin di Sulsel, pasangan yang dikenal komitmen dan tegas ini telah merangkum beberapa hal yang menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

Henny menjelaskan, program-program tersebut terbagi menjadi 3 poin besar yang menjadi prioritas IYL-Cakka. Dimana, kata dia, ketiga program IYL-Cakka muaranya pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sumber daya manusia, serta sumber daya alam sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Poin pertama, terangnya, adalah bagaimana membuat peluang kerja bagi masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang selama ini bisa dikatakan kurang produktif. “Rumah Produktif berbasis desa/kelurahan yang sasarannya adalah pengembangan potensi sumber daya lokal. Selain itu untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” terang Henny.

Poin kedua, selain memanfaatkan potensi SDM yang ada, IYL-Cakka yang peduli dengan pendidikan ini akan menjadikan Sulsel sebagai provinsi dengan pendidikan yang berkualitas, merata, tanpa pungutan dan subsidi Rp1,5 Triliun per tahun. “Alokasi anggaran pendidikan 1,5 Triliun per tahun dari APBD sasarannya kepada peserta didik untuk menggenjot kualitas pendidikan,” jelasnya.

Poin ketiga, lanjut Henny yakni, pembangunan yang merata disemua daerah dengan tetap mensinergikan kebijakan pemerintah kabupaten/kota. “Kemudian pemerataan pembangunan berbasis 7 zona ekonomi untuk mendorong produktifitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” tutur Henny.

Sekadar diketahui Ichsan Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Bupati Gowa dua periode. Ditangannya Kabupaten Gowa menjadi perintis pendidikan gratis di Sulsel melalui terobosan-terobosan seperti menjadikan Gowa sebagai kabupaten pendidikan yang pertama di Sulawesi Selatan. Inovasi program pendidikan yang dilakukan seperti pendidikan gratis yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang pendidikan.

Adapun Inovasi yang sudah dibuat dan menjadi pelengkap program pendidikan gratis, yakni Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) yang tidak mengenal tinggal kelas, iman dan taqwa (Imtaq) Indonesia, Punggawa D’Emba yang merupakan inovasi metode pembelajaran dan program pendidikan lainnya.

Tidak ketinggalan pasangan Agus Arifin Nu’mang dan Tandribali Lamo (Agus-TBL) berjanji akan meningkatkan kualitas pendidikan, terkhusus kualitas pendidikan keagamaan termasuk pesantren.

Agus Arifin Nu’mang mengaku, janji ini juga sudah tertuang dalam visi dan misinya dalam membangun Sulsel. “Kan kita bertajuk Lanjutkan Pembangunan, nah pembangunan yang dimaksud itu secara lahir dan batin, artinya pembangunan lahiriah itukan meliputi infrastruktur, bangunan sekolah jadi kita bisa tingkatkan itu,” jelas Agus, Kamis kemarin.

Sebagai akselerasi antar janji dan realisasi, mantan Ketua DPRD Sulsel ini juga telah banyak memberi dampak positif terhadap kemajuan pendidikan pesantren di Sulsel.

“Kita sudah jalan selama ini, kita buat pendidikan keagamaan yang bagus dan nyaman, membuat santri menjadi nyaman disekolahnya, perpustakaan yang nyaman, ruang kelas yang bagus, laboratorium praktek juga terpenuhi, sehingga itu tinggal dilanjutkan karena memang membutuhkan kepedulian pemerintah yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Kaitan dengan ini, Pakar politik yang juga dosen Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar Andi Luhur Priyatno mengatakan, jualan politik kandidat tak boleh serta merta diterima oleh masyarakat, karena harus masyarakat mengetahui secara detil. “Janji atau Kontrak politik kandidat merupakan alat evaluasi yang terukur bagi pemilih dengan kandidat pilihannya,” ujarnya.

Akademisi Unismuh ini menyatakan, sebaiknya kandidat melontarkan janji yang terukur pada pemilih. Janji kandidat terpilih sebenarnya itu di break down menjadi RPJMD. “Apalagi Perda RPJMD tentu bisa di evaluasi progress pencapaiannya, baik secara politik maupun secara administratif,” demikian pandangan dosen pemerintahan ini.

Sementara itu, Pakar politik UIN Alaudin Makassar, Syahrir Karim menambahkan, janji politik adalah bagian dari strategi untuk merayu hati rakyat agar memilih calon bersangkutan. “Terlepas dari segala kekurangannya, saya kira kontrak politik itu adalah bagian dari proses demokrasi,” katanya.

Ia menilai, kontrak politik ini muncul dari fenomena dimana masyarakat tidak begitu percaya dengan para kandidat. Sehingga mereka ingin ada semacam kontrak yang jelas dengan para kandidat, gunanya untuk mengingatkan bahwa pada saat nanti terpilih, maka kontrak tersebut akan disodorkan ke kandidat yang bersangkutan.

“Meskipun sifatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, tapi sangksi moral itu lumayan cukup bagi para pemimpin terpilih untuk lebih hati-hati dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat,” pungkasnya. (*)


div>