SELASA , 23 OKTOBER 2018

Kantongi Izin Reklamasi, Anak Usaha Agung Sedayu Group Diusut KPK

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 18 April 2016 19:57
Kantongi Izin Reklamasi, Anak Usaha Agung Sedayu Group Diusut KPK

agung sedayu group

RakyatSulsel.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah Nono Sampono sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan reklamasi teluk Jakarta.

Nono diperiksa untuk salah satu tersangka dalam kasus ini, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menjelaskan, penyidik ingin mendalami kaitan perusahaan penggarap proyek reklamasi dengan kasus yang juga menjerat Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

“Tentang proses-proses yang terjadi hingga perusahaan mendapatkan hak reklamasi,” kata Priharsa melalui pesan singkat, Senin (18/4).

PT Kapuk Naga Indah merupakan anak usaha Agung Sedayu Group yang mendapat hak reklamasi  pulau dari Pemprov DKI di pesisir utara Jakarta. Nono juga merupakan anggota DPD RI 2014-2019. ‎

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan izin reklamasi kepada beberapa perusahaan pengembang properti. Di antaranya, PT Agung Podomoro Land, PT Kapuk Naga Indah, ‎PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Muara Wisesa Samudera.

[NEXT-RASUL]

Selain Nono, KPK juga memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Yakni, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Kasubag Raperda DPRD DKI Damera Hutagalung, Wakil Ketua Baleg DPRD DKI Merry Hotma, dan ajudan M Taufik yaitu Riki Sudani.‎

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi DKI Jakarta dan Raperda tentang Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi,  Presdir PT. Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaya, dan personal assistant PT APL Trinanda Prihantoro. Ariesman diduga menyuap Sanusi dengan uang Rp 2 miliar.

Suap itu diberikan untuk memengaruhi Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi DKI Jakarta dan Raperda tentang Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Saat ini, Sanusi telah ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Penahanan dilakukan sejak 1 April 2016 untuk 20 hari pertama. (put/jpg)


div>