RABU , 15 AGUSTUS 2018

Kantongi SK, Suzanna Masih Digoyang

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 21 April 2016 09:39
Kantongi SK, Suzanna Masih Digoyang

int

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Ribut-ribut diinternal Partai Politik (Parpol) di Sulsel nampaknya lagi trend. Kali ini giliran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dilanda kisruh jelang Pilkada Serentak gelombang kedua.

Kisruh diinternal PKPI diawali terpilihnya Suzanna Kaharuddin sebagai ketua secara aklamasi pada Konfrensi Provinsi (Konfrenprov) Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sulsel 29 Februari lalu.

Namun keputusan tersebut nampaknya ditolak oleh sejumlah Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI di Sulsel dan mengadukan hal tersebut ke kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang membuat mosi tidak percaya.

Ketua DPK PKPI Kabupaten Soppeng, Andi Rahmat mengatakan telah melaporkan Suzanna Kaharuddin di kantor DPN PKPI di Jakarta. Menurutnya, ada permainan dalam terpilihnya Suzanna dalam Konfrenprov lalu.

“Saya telah melapor di kantor PKPI terkait hasil Konfrenprov lalu, karena lebih banyak yang menolak daripada menerima Ibu Suzanna kembali memimpin PKPI Sulsel,” kata Rahmat, Rabu (20/4).

Ia menambahkan, tiga ketua DPK dipecat secara sepihak oleh Suzanna Kaharuddin sebelum konfrenprov lalu dilaksanakan. Ia menilai, proses pemecatan tersebut ganjal karena tiga ketua DPK tersebut tidak pernah menerima Surat Keputusan pemecatan.

[NEXT-RASUL]

“Ketua DPK Jeneponto, Takalar, dan Makassar itu dipecat secara sepihak tanpa ada proses, bahkan ketua DPK yang bersangkutan tidak menerima SK, sehingga kita anggap ini ada sesuatu yang ganjal,” ujarnya.

Rahmat juga mengaku, sebanyak 17 DPC yang berangkat ke Jakarta sepakat untuk membuat mosi tidak percaya pada Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin. Selain itu, kata dia, DPN akan segera melakukan rapat pleno untuk membahas dan menganulir SK yang telah diterima oleh Suzanna Kaharuddin.

“Saya dan ketua DPK Jeneponto, Takalar, Makassar, Barru, Pinrang, Enrekang, Palopo, Lutim, Lutra, Luwu, Wajo, Bone, Sinjai, dan Selayar telah sepakat untuk membuat mosi tidak percaya kepada Ibu Suzanna, kemungkinan besar besok (hari ini) DPN akan segera melakukan rapat pleno untuk menganulir SK Ibu Suzanna,” jelasnya.

Hal senada dilontarkan Ketua DPK PKPI Bantaeng Marzuki Hasan. Dirinya mengatakan, 17 DPK sudah bersepakat dan meminta ke DPN menolak dan menganulir hasil konferprov IV yang memilih Suzanna secara aklamasi.

Dirinya menilai Kubu Suzanna terlalu memaksakan diri untuk terpilih dengan mengabaikan aspirasi dari DPK. “Banyak aspirasi yang kami sampaikan saat Konfrenprov lalu diabaikan oleh ibu Suzanna,” kata Marzuki.

Olehnya itu, lanjut Marzuki, pihaknya meminta DPN agar segera mengambil alih PKPI Sulsel dan secepatnya menggelar konferprov luar biasa, mengingat bahwa konsolidasi partai menjelang verfikasi parpol dan adanya pelaksanaan pilkada di salah satu kabupaten di Sulsel.

[NEXT-RASUL]

“Kami datang ke DPN atas kemauan dan kesadaran sendiri untuk kemajuan PKPI di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Terkait hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPN PKPI Ali Husni membenarkan adanya 15 DPK dari Sulsel yang melapor di DPN PKPI. Ia juga membenarkan adanya SK yang memandatkan Suzanna Kaharuddin sebagai Ketua PKPI Sulsel.

“Iya, saya telah bertemu dengan beberapa ketua DPK dari Sulsel yang memberikan aspirasi terkait proses pemilihan ketua PKPI Sulsel dan menyatakan ketua terpilih Ibu Suzanna tidak layak untuk menjadi ketua PKPI Sulsel. Sebenarnya SK ketua PKPI Sulsel itu sudah turun,” kata Ali.

Ia menambahkan, laporan tersebut nantinya akan diproses di DPN PKPI. Menurutnya, mosi tidak percaya itu bisa saja dilakukan namun tentu harus sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai.

“Kita yang berada di DPN tentu menghargai seluruh kader, termasuk akan memproses masalah ini. Kalau ada yang akan melakukan mosi tidak percaya pada ketua PKPI Sulsel yah tentu harus sesuai dengan ADART,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengaku laporan tersebut tidak serta merta akan langsung diproses. Menurutnya, nantinya berkas aduan yang diberikan akan diverifikasi dalam rapat pleno DPN.

[NEXT-RASUL]

“Laporan ini juga tentu harus diproses dong, nantinya data yang ada ini akan diverifikasi apakah bener mereka yang hadir ini adalah ketua DPK yang sudah di SK-an atau tidak, tentu itu semua akan terungkap ketika diplenokan,” jelasnya.

Lanjut, ia mengatakan untuk melaksanakan Konfrensi Provinsi luar biasa itu harus memenuhi syarat sesuai dengan AD/ART yakni 2/3 dari jumlah ketua DPK dan ketua tingkat kecamatan.

“Untuk melaksanakan Kofrensi Provinsi itu tidaklah mudah, tentu harus sesuai dengan AD/ART dimana persyaratannya harus dipenuhi yakni dihadiri oleh 2/3 jumlah ketua DPK dan ketua tingkat kecamatan, dan kita masih belum memastikan syarat ini dipenuhi atau tidak karena kan masih akan diverifikasi,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PKPI Sulsel Suzanna Kaharuddin dengan tegas membantah hal tersebut. Bahkan, untuk memutus beredarnya informasi terkait adanya beberapa DPK yang tidak mengakuinya, ia langsung menggelar konferensi pers di kantor PKPI Sulsel.

“Saya sudah sah menjadi ketua PKPI Sulsel, ini adalah SK-nya yang ditandatangi langsung oleh Ketua Umum Isran Noor dan Sekjen Samuel Samson pada 30 Maret kemarin,” kata Suzanna.

Ia mengaku, SK dengan nomor 16/SKEP/DPN PKP IND/ III / 2016 tersebut dijemput sendiri pada 12 April lalu. Menurutnya, dalam SK tersebut juga telah tertuang struktur kepengurusan DPP PKPI Sulsel. Hanya saja, kata dia, ada perubahan pada struktur pengurus DPP PKPI Sulsel. Jika sebelumnya jumlah pengurus ada sekitar 50 orang akan menjadi minimal 21 orang.

[NEXT-RASUL]

“Saya yang jemput sendiri SK ini pada 12 April lalu, disini juga telah tercantum nama-nama pengurus yang akan mendampingi saya selama 5 tahun kedepan. Perlu saya juga ingatkan pengurus lima tahun kedepan ini sedikit mengalami perubahan yakni jumlah akan dirampingkan tapi akan ditambah Dewan Penasehat dan Dewan Pakar,” ucapnya.

Terkait dengan beberapa ketua DPK yang melakukan manuver politik dengan melapor ke DPN PKPI, Suzanna mengatakan akan melakukan rapat internal untuk membahas hal tersebut. Menurutnya, akan ada sanksi yang diberikan terhadap kader yang melakukan sebuah kesalahan.

“Kita akan rapat internal dulu, setelah itu baru akan kita putuskan akan berikan sanksi apa yang sesuai dengan ADART,” tandasnya. (E)


div>