SABTU , 20 JANUARI 2018

Karebosi Sudah Dijual, Dewan Dinilai Ompong

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Sabtu , 01 September 2012 10:23
Karebosi Sudah Dijual, Dewan Dinilai Ompong

int

Ilham: Kami Akan Lindungi Pedagang

PT Tosan Bilang, Pemkot Makassar Yang Mengatur

 

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR-Pernyataan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel bahwa Lapangan Karebosi bakal ditetapkan sebagai lahan status quo, bak bola liar. Penegasan itu pun mendapat tanggapan banyak pihak.

Bahkan, anggota dewan dan pengamat menuding, Pemkot sudah menjual Karebosi kepada investor. Dalam hal ini; PT Tosan.

Wakil Ketua Komisi B bidang perekonomian, Kadir Halid, menganggap, langkah Pemkot Makassar dan PT Tosan merupakan pelanggaran fatal yang berakibat pada ketidakpastian para pedagang di Karebosi Link. Bila benar apa yang diungkapkan BPN, maka apa yang dilakukan Pemkot dan PT Tosan bisa berimplikasi pada dugaan penipuan terhadap para pedagang yang telah menyewa lokasi jualan.

“Apa yang dikatakan BPN itu memang betul. Bahwa Karebosi tidak bisa dijadikan lahan bisnis, karena Hak Penggunaan Lahan (HPL) tidak dimilikinya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Pemkot melakukan pembiaran, artinya ibarat Karebosi dijual Wali kota Makassar ke PT Tosan,” ungkapnya.

Menurutnya, langkah Pemkot yang memberikan izin pengelolaan aset Karebosi akan merugikan masyarakat pedagang. Mereka yang telah menempati areal jualannya selama tiga tahun, harus meninggalkan lokasi itu.

Apalagi, dengan tidak adanya HPL yang dikeluarkan oleh BPN, maka PT Tosan tidak memiliki kewajiban membayar sewa lahan atau pajak kepada Pemkot atas penggunaan lahan itu. Hal ini, kata dia, sangat riskan unsur korupsinya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi D, Adil Patu, yang membidangi pembangunan. Ia menganggap, apa yang dilakukan investor dengan Pemkot itu merugikan masyarakat Makassar, khususnya para pedagang yang telah membayar sewa tempat jualan di Karebosi Link. Apalagi, Pemkot seolah-olah tidak memiliki kepedulian terhadap para pedagang itu.

“Yang jelas, Pemkot harusnya memiliki kepedulian sehingga tidak merugikan masyarakat yang telah menempati lahan tersebut selama tiga tahun,” tandasnya.

Dia juga meminta PT Tosan dan Pemkot bertanggung jawab jika nantinya Karebosi benar-benar akan disterilkan dari para pedagang.

Sementara itu, pengamat ekonomi Sulsel, Bastian Lubis, mengatakan bahwa pembanguan yang dilakukan di Lapangan Karebosi itu menyalahi aturan karena belum memiliki HPL dari Pemerintah Pusat.

“Lapangan Karebosi itu sudah dijual dan Pemerintah Kota harus mempertanggungjawabkan itu,” ungkap Bastian Lubis, Jumat (31/8), kemarin.

Ia menambahkan, apa yang terjadi di Karebosi itu sudah menjadi rahasia umum. Dan Pemerintah Provinsi Sulsel harus berani untuk menegur Pemerintah Kota Makassar.

“Karebosi itu tidak boleh dijual. Dan saya melihat Pemprov Sulsel tidak berani menegur Pemkot Makassar terkait Karebosi,” lanjutnya.

Dia juga melihat, peran dewan Kota Makassar dalam mengawasi persoalan Karebosi itu tidak berpengaruh. “Saya melihat anggota dewan Makassar juga tidak bergigi, bahkan terkesan tertidur dengan banyaknya persoalan di Kota Makassar. Termasuk, persoalan Karebosi,” kata Bastian.

 

Ilham Siap Lindungi Pedagang

 

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, menjamin   secara penuh kelancaran aktivitas usaha para pedagang di area Karebosi. “Tidak perlu ada keresahan bagi pedagang. Pemkot Makassar akan memberikan jaminan perlindungan penuh terhadap seluruh hak pedagang dan pengusaha di Karebosi. Pedagang sudah tepat melakukan aktivitas berdagang di sana. Juga, kepada seluruh pegawai dan karyawan yang mencari kehidupan di Karebosi, saya minta jangan resah,” katanya.

Menurutnya, ini merupakan persoalan hukum. “Jika  ada yang tidak puas, mari kita berproses secara hukum. Seluruh aset negara itu hak pemerintah. Tidak ada yang bisa mengklaim itu adalah miliknya. Itu milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah bisa memanfaatkan tanpa menutup ruang masyarakat. Andainya fungsi publik Karebosi hilang itu yang salah, tapi kan malah menambah fungsinya sebagai ruang bisnis,“ tegas Ilham, saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, Jumat (31/8).

Terkait rencana BPN Sulsel yang akan memasang garis merah sebagai tanda dihentikannya seluruh aktivitas di Karebosi, Ilham menjawab, “Sepengetahuan kami, BPN tidak memiliki kewenangan hingga ke sana. Yang punya kapasitas untuk melakukan penutupan hanyalah polisi dan aparat hukum.”

Saat memberikan keterangan pers, Ilham didampingi oleh Kabag Hukum Pemkot Makassar, Apriadi serta staf ahli Wali kota Makassar bidang tata ruang, Danny Pamanto.

“Yang membuat saya terusik terkait statemen di koran hari ini, karena upaya keras yang kita lakukan bersama masyarakat dalam “menjual“ Makassar ke dunia usaha selama ini. Pastinya, dengan adanya pernyataan itu, para pengusaha saat ini menjadi keder. Seperti inikah kita yang tidak mampu memberikan jaminan kepada masyarakat dalam melakukan investasi. Padahal, investor sudah melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2007 lalu,” katanya.

“Kami tahu, Pak Gubernur dan BPN pasti tahu aturan yang menjadi landasan Pemkot dalam melakukan kerja sama pengelolaan aset. Karena itu, jelas aturannya, baik Keputusan Presiden Nomor 6 Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2007, Kepres Nomor 80 dalam hal pelelangan. Itu kan semua diatur di sana,“ ujar Ilham.

Ilham mengaku, saat ini  tengah menyiapkan suratnya yang akan ditujukan ke BPN terkait permintaan tanggapan mengenai dasar pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Sulsel, Elfahri Budiman.

Saat ditanya apakah ini terkait masalah politik, Ilham menyerahkan penilaian kepada masyarakat. “Biarlah masyarakat yang menilai. Apakah ini persoalan hukum yang digiring ke dalam masalah politik. Kalau saya, tidak mau menanggapi. Tetapi, saya akan mempertanggungjawabkan sesuai perangkat aturan yang,“ tegas Ilham.

Sementara itu, terkait dengan HPL yang dipermasalahkan oleh BPN Sulsel, Kabag Hukum Pemkot Makassar, Apriadi, menjelaskan, seharusnya BPN tahu bahwa masalah HPL sudah selesai. Itu berdasar surat tindaklanjut yang ditujukan BPN ke Pemkot Makassar pada Mei lalu.

“Dalam surat yang bernomor 576/73.300/ V/ 2012, BPN sendiri mengakui bahwa HPL Lapangan Karebosi yang telah diajukan sejak tahun 2007 telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 26 November 2010. Ditambah pula keluarnya salinan putusan kasasi MA nomor 366 K/Pdt /2010 tanggal 26 November 2010 sebagai salah satu dokumen pendukung penerbitan Sertifikat HPL Lapangan Karebosi. Untuk itu, kami mempertanyakan lagi dasarnya sehingga ini dipersoalkan lagi,“ ujar Apriadi.

Sedangkan pihak PT Tosan menanggapi dingin pernyataan BPN. Perusahaan yang mengelola Karebosi ini menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Pemkot Makassar.

Direktur Utama PT Tosan Permai Lestari, Binsar J Samosir mengatakan, jika pihaknya memberikan persoalan ini kepada Pemkot Makassar yang mengatur perizinan. Menurutnya, wewenang sepenuhnya ada di tangan Pemkot yang memberi izin hingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan bisnis.

“Kami ini hanya investor yang menanamkan modal di sini.  Sementara pemerintah memberikan ruang dan memfasilitasi kami untuk membangun Karebosi sebagai lahan bisnis yang moderen. Jadi, soal ada yang mempermasalahkan status Karebosi, biarlah Pemkot yang mengaturnya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, sebagai investor, pihaknya sudah melakukan perjanjian dengan pihak Pemkot Makassar. Jika ada yang mempermasalahkannya, pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena tanggung jawab sepenuhnya soal izin operasionalnya ada di Pemkot.

“Jadi, saya tidak mau komentar panjang lebar. Biarlah Pemkot Makassar yang menyelesaikan masalah ini. Sebagai investor, kami hanya menunggu hasilnya saja,” kata Binsar. (RS10-RS9-RS1-RS6/D)


Tag
div>