SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Karier Dua Ketua DPRD Tamat

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 15 Agustus 2017 09:53
Karier Dua Ketua DPRD Tamat

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Karier Ketua DPRD Gowa dan Selayar, Ansar Zainal Bate dan Arifin, tamat. Keduanya dicopot sebagai legislator oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, setelah dinilai tidak loyal terhadap partai.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui DPD I Golkar Sulsel telah mengeluarkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW), terhadap Ansar Zainal Bate dan Arifin. Ansar akan digantikan oleh Andi Ishak, sedangkan Arifin akan digantikan oleh Mappatunru.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan, sudah ada surat dari DPP, yang disahkan langsung oleh Ketua DPD Golkar Sulsel, Nurdin Halid. Surat PAW saat ini sementara diproses di kantor Gubernur Sulsel.

“Suratnya sementara diproses, beberapa hari lagi sudah resmi keluar,” kata Kadir Halid, Senin (14/8).

Kadir Halid menegaskan, pergantian Arifin dan Ansar Zainal Bate, karena selama ini dianggap tidak memiliki loyalitas terhadap partai. Bahkan, segala bentuk kegiatan partai berjalan tak sesuai harapan.

“Kami ada ukuran, dan bagi kader yang tidak loyal terhadap partai jelas konsekuensinya ada, yaitu diberikan sanksi,” tegasnya.

Pergantian posisi tersebut berdasarkan surat keputusan DPP Partai Golkar Nomor : B-1198/Golkar/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal persetujuan pergantian Ketua DPRD Kabupaten Gowa. Berdasarkan surat Keputusan tersebut DPP Golkar meminta kepada DPD Golkar Gowa untuk menindaklanjuti proses pergantian ketua DPRD Gowa periode 2014-2019. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2017 untuk Ketua DPD Golkar Gowa. Masing-masing yang bertandatangan, Ketua DPD Golkar Sulsel Nurdin Halid dan Sekretaris Golkar Sulsel Abdillah Natsir.

Sementara, Pelaksana Tugas Ketua DPD II Golkar Gowa, Abbas Hadi, mengatakan, pergantian posisi Ketua DPRD tersebut benar adanya.

[NEXT-RASUL]

“Pergantian ini tak lain hanya peningkatan kinerja lembaga legislatif serta kepentingan partai Golkar di Kabupaten Gowa,” kata Abbas Hadi.

Terpisah, Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Sabri AR, menilai, pergantian dalam kepengurusan partai adalah hak internal yang sering terjadi. Namun, jika PAW antar ketua di kursi parlemen, harus didasari sebab dan akibat yang jelas.

“Kalau pergantian ketua parpol sudah hal lumrah. Tapi kalau PAW kursi ketua dewan di parlemen, harus ada alasan yang logis untuk diterima sebelum diproses,” ujarnya.

Menurutnya, perlu penjelasan yang rasional agar pergantian ini tidak dinilai sebagai konsekuensi politik jelang pilkada. Persoalan PAW bisa diproses di eksekutif paling lambat satu hingga dua bulan. Jika berbagai pertimbangan selesai, maka akan diberikan jawaban atau balasan.

“Apapun alasan partai, rasionalisasi itu perlu supaya publik tau,” tuturnya. (D)


Tag
  • Golkar Sulsel
  •  
  • NH
  •  
    div>