SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

Kasihan, Pedagang “Dipaksa” Bayar Lods Pasar Sentral

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 10 April 2017 21:10
Kasihan, Pedagang “Dipaksa” Bayar Lods Pasar Sentral

Bangunan Pasar Sentral Makassar. asep/rakyatsulsel

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Sentral Makassar mengeluhkan harga lods di Makassar Mal, bekas Pasar Sentral Makassar.

Harga yang dipatok PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) berada dikisaran Rp 160 juta dimana harga tersebut dinilai terlalu mahal dan memberatkan bagi pedagang, khususnya bagi PKL.

Salah seorang pedagang, HM Yunus mengatakan, akibat harga yang terlalu mahal dengan ukuran lods yang tidak sesuai menyebabkan para pedagang enggan untuk membayar. Namun, akibat dari hal itu, kata Yunus, pihak PT MTIR acap kali mengeluarkan surat peringatan kepada para pedagang untuk segera hengkang apabila tidak ingin membayar.

“Ini mi yang menjadi masalah, selalu ada ancaman. Sekarang ada beredar kalau tidak dibayar sampai tanggal 17 April berarti kita dinilai tidak berminat. Bagaimana mau dibayar na harganya terlalu tinggi,” ungkapnya, saat di konfirmasi via telepon, Senin (10/4).

“Itu peringatan yang tertulis tapi tidak ada tanda tangannya. Cuma ada tulisan tertanda manager PT MTIR dan itu sudah beberapa kali,” tambahnya.

Bahkan, Yunus mengakui, akibat surat peringatan yang dikeluarkan oleh pihak PT MTIR membuat sebagian pedagang menjadi takut akan diusir dari Makassar Mal tersebut. Sehingga, dengan terpaksa melakukan pembayaran untuk lods yang sangat tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang tersebut.

[NEXT-RASUL]

“Dan tadi teman saya terpaksa pergi panjar karena tempatnya di pasangi surat peringatan itu. Dan itu membuatnya ketakutan dan terpaksa melakukan pembayaran,” keluhnya.

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu mengaku prihatin dengan gejolak yang sedang menghantui para pedagang di Makassar Mal. Bukan tanpa alasan, dirinya menyebutkan, harga lods dengan ukuran yang diberikan sangat jauh berbeda dan tentunya ini sangat merugikan para pedagang.

“Kalau buat saya sih 1,5 x 2 meter itu sangat tidak manusiawi. Kalau betul apa yang dikatakan pedagang ini saya fikir pihak Pemkot harus sesegera mungkin membuat kebijakan agar ini tidak menjadi presedent buruk. Karena kasian kan pedagang,” ungkapnya.

Sehingga, Wawan meminta, agar Pemkot Makassar tidak menutup mata dengan persoalan ini. Pasalnya, ia menilai, kesejahteraan pedagang sangat ditentukan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Makassar.

“Kesepakatan awalnya kan tidak seperti itu. Sehingga memang kuncinya ada di Pemkot dan teman-teman di DPRD agar melihat ini lebih jernih,” jelas politisi Hanura ini.

Lanjut Wawan, apabila hal ini dibiarkan akan menjadi citra buruk bagi Pemkot Makassar. Yang tentunya masyarakat akan menilai sendiri bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Kota Makassar.

Hal senada juga dilontarkan Anggota DPRD Fraksi PKB Anwar Sadat. Bahkan menurut dia, hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Kalau ini dibiarkan kesannya Pemkot ada keberpihakan dengan pengusaha besar,” tegasnya. (isk/D)


div>