SENIN , 18 DESEMBER 2017

Kastel Kejari Parepare Bungkam Soal Kasus Dugaan Penyimpangan Sumur Bor Dalam

Reporter:

Editor:

niar

Kamis , 23 November 2017 14:55
Kastel Kejari Parepare Bungkam Soal Kasus Dugaan Penyimpangan Sumur Bor Dalam

int

PAREPARE, RAKSUL.COM — Kepala Seksi Intelegen (Kastel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare, Amiruddin memilih bungkam saat ditanyai oleh awak media, perihal kelanjutan adanya indikasi penyimpangan proses pengerjaan pembangunan enam titik sumur bor dalam, di Kota Parepare.

Proyek yang dikerjakan PT Faturahman, La Tunrung Group yang berkedudukan di Kota Makassar‎ ini menelan anggaran sekira Rp9 miliar 2016 lalu. Informasi yang dihimpun, kasus itu sudah ditangani Kejari Parepare, namun hingga saat ini penanganan itu belum ada perkembangan.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala seksi intelejen kantor kejaksaan negeri Parepare, Amiruddin, terkesan tertutup. Dia bahkan memilih bungkam saat berupaya dikonfirmasi melalui akun WhatsAppnya perihal kasus tersebut.

Sementara, sejumlah aktivis menyoroti soal lambannya penanganan yang dilakukan aparat hukum. Salah satunya disoroti Lembaga Anti Korupsi Idonesia Timur Coruptions Watch (ITCW), Jasmir Laintang. ITCW menilai, lembaga hukum di Parepare tidak konsisten dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jasmir menjelaskan, indikasi menyimpang pada kasus sumur bor itu berawal dari tidak adanya transparansi, baik itu dari instansi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Parepare maupun rekanan proyek.

“Kita inidikasi ada ketidaksesuaian antara rencana kerja dengan hasil pekerjaan, tidak sesuai dengan RAB. Pihak terkait juga tidak transparan. Aparat hukum harus tegas dalam melihat kasus ini, jangan tebang pilih karena ini menyangkut penggunaan uang rakyat,” ujarnya, kritis.

Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Parepare, Suhandi, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, mengklaim jika proyek sumur bor dalam terindikasi menyimpang.

Suhandi mengatakan, ‎proyek itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

“‎Sudah sesuai aturan dan tidak ada yang menyimpang, hal itu dibuktikan dengan tidak adanya temuan dari BPKP, itu untuk proyek 2016 lalu,” bebernya.

Kebijakan pemerintah kota membangun sumur bor dalam di Parepare, dianggap mendesak demi memenuhi kebutuhan air bersih warga di sejumlah titik. (nia)


div>