KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Kasus Buloa Sarat Mal Administrasi

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 16 Agustus 2017 12:37
Kasus Buloa Sarat Mal Administrasi

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kasus penyewaan lahan di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tiga orang didudukkan sebagai terdakwa dalam kasus ini. Asisten 1 Pemkot Makassar Muh Sabri, serta pemilik lahan Rusdin dan Jayanti.

Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi mendesak agar jaksa menggali lebih dalam terkait peran orang lain, yakni Soedirman Aliman alias Jen Tang. Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, mengatakan, kronologi perbuatan tindak pidana korupsi sewa lahan terjadi pada tanggal 31 Juli 2015. Rusdin dan Jayanti membuat perjanjian dengan PT Pembangunan Perumahan (PP).

Kemudian, PT PP sebagai kontraktor yang dipilih oleh PT Pelindo menyurat ke Pemkot Makassar. Namun, pemberitahuan rencana akses jalan tersebut ditolak.

“ACC perlu merespon kasus Buloa ini bahwa terdapat kejanggalan, yakni penerbitan hak garap pada tahun 2003 tidak sesuai dengan syarat penerbitan hak garap berdasarkan aturan,” ucap Kadir, Selasa (15/8).

Lanjut Kadir, pihak Kecamatan Tallo dan Kelurahan Buloa sangat tidak cermat dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian hak garap. Sehingga, mereka dengan mudah mendapatkan keterangan hak garap hingga 40 hektare.

“Ada mal administrasi di dalam kasus ini,” tambahnya.

ACC Sulawesi juga menemukan peran Jeng Tang dalam hak garap di Kelurahan Buloa tersebut. Diantaranya, sengketa lahan dalam perkara pemilik lahan yang lain bernama H Umar, pernah mengirimkan surat ke pihak PT PP terkait lahan sengketa dengan Jeng Tang.

[NEXT-RASUL]

“Kejati Sulsel terkesan segan atau takut menjerat pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Padahal, kejati sudah memetakan dan mengetahui fakta bahwa Rusdin dan Jayanti hanya boneka dalam masalah ini,” bebernya.

Olehnya itu, lanjut Kadir, Kejati harus mengusut keterlibatan yang dalam salah satu dokumen menyebut nama Jeng Tang.

Tidak hanya keterlibatan Jeng Tang, akan tetapi Kejati harus memeriksa Camat Tallo dan Lurah Buloa, yang mengeluarkan surat garapan tahun 2003. Termasuk, mendalami peran PT PP yang dengan tanpa kehati-hatian melakukan transaksi sewa-menyewa yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 500 juta.

Sementara ini, ACC Sulawesi akan terus melakukan pengawasan dan pemantuan terkait penanganan kasus ini. Baik terkait kasus yang ditangani Kejati Sulsel, maupun gugatan perdata terdakwa Rusdin dan Jayanti.

Sebelumnya, Penasehat Hukum Muh Sabri, Yusuf Gunco, mengatakan, dalam kasus ini Muh Sabri tidak ada unsur korupsi dan tidak ada temuan BPKP. Kalaupun ada yang ingin disalahkan, yaitu pihak yang membayar yakni PT PP dan penerima bayaran.

Ia tidak menampik bahwa peran Muh Sabri hanya sebatas mengikuti perintah dari atasan untuk menjadi fasilitator, dalam rangka mempertemukan pihak PT PP dengan Rusdin dan Jayanti bersama Jeng Tang. (*/dwi/D)


div>