RABU , 14 NOVEMBER 2018

Kasus Dugaan Korupsi Fee 30 Persen, Bareskrim Periksa 334 Saksi

Reporter:

Editor:

Iskanto

Jumat , 09 November 2018 08:30
Kasus Dugaan Korupsi Fee 30 Persen, Bareskrim Periksa 334 Saksi

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kasus dugaan korupsi fee 30 persen di Pemkot Makassar terus bergulir di Mabes Polri. Hingga saat ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa 334 orang.

Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Pol Erwanto mengatakan, pemeriksaan 334 orang itu masih sebatas saksi. “Masih sebagai saksi,” ujar Erwanto, Kamis (8/11).

Erwanto tidak ingin berspekulasi terkait ada tidaknya tersangka baru dalam kasus tersebut. Menurutnya, ada tidaknya tersangka baru jika penyidik telah menyelesaikan proses pemeriksaan saksi-saksi.

Terkait dugaan dana tersebut mengalir ke sejumlah anggota DPRD Makassar, Erwanto enggan membeberkannya lantaran hal tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan. “Saya tidak bisa kasih komentar terkait hasil penyidikan,” pungkasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel, Dicky Sondani juga enggan berspekulasi terkait akan adanya nama tersangka baru dalam kasus ini. Ia menegaskan, jika kasus ini telah ditangani oleh Bareskrim Polri, pihaknya juga belum mendapatkan informasi dari pihak penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

”Belum ada laporan untuk tersangka baru, nanti kita tunggu info dari penyidik Mabes,,” ujar Dicky.

Salah satu anggota DPRD Makassar yang telah menjalani pemeriksaan, Abdul Wahab Tahir enggan membeberkan terkait perkembangan kasus itu. Menurutnya terkait hal tersebut merupakan wewenang penyidik untuk menjelaskannya.

“Tanya penyidiknya kalau soal itu. Kita tidak bisa bicara kalau itu konteks penyidikan, yang bisa bicara itu penyidik,” singkat Wahab Tahir yang juga Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar ini.

Sementara Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mendukung penuh pengusutan kasus itu hingga tuntas. Dirinya bahkan mengaku akan membuka seluas-luasnya soal kasus tersebut.

“Biarkan ini terbuka seluas mungkin, akan keliatan apa yang terjadi. Saya menjunjung tinggi transparansi, siapapun terlibat harus bertanggung jawab,” ucap Danny.

Menurut Danny, kasus fee 30 persen yang sementara bergulir ini harus dijalankan secara transparansi. Namun, dirinya berharap proses hukum terkait anggaran sosialisasi ini tidak asal menuduh tanpa adanya bukti yang jelas.

“Jangan ada orang yang dikambinghitamkan, tapi jangan juga orang yang bersembunyi dibalik peristiwa yang terjadi,” ungkapnya.

Lanjut Danny, transparansi menjadi hal yang utama dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Termasuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah yang akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang.

“Transparansi harus itu, mulai dari pendapatan terbuka, pembahasan terbuka dan anggaran tahun 2019 semua di rasionalisasikan dan ini bukan indikasi penurunan kinerja tapi awal dari terlihatnya sebuah kinerja,” ungkapnya.

Dengan adanya rasionalisasi anggaran, kata Danny, beberapa program yang tengah berjalan seperti Kakilimata’, Landak Bintang Lima dan Nusantara di fokuskan. Sebab, pekerjaan insfratruktur yang terselesaikan akan mudah terlihat oleh masyarakat ketimbang pembuat insfratrukturnya.

“Hampir semua anggaran turun, kita mengefektifkan anggaran dan kinerja yang meningkat. Karena, kalau saya ketemu orang, orang-orang berterima kasih karena jalannya sudah baik. Bukan, mereka bilang pak jalan-jalan SKPD meningkat,” ungkapnya.

Terpisah, Pakar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof La Ode mengatakan, belum adanya tersangka baru lantaran Bareskrim masih melakukan proses pengumpulan bukti dan petunjuk sebelum menetapkan tersangka baru.

Sebelumnya, Pakar Keuangan Universitas Patria Artha, Bastian Lubis mengatakan, aliran dana keuangan negara menurut Undang-undang (UU) Pembendaharaan Negara Tahun 2004 itu memang diturunkan dari kepala daerah melalui Presiden.

Setelah itu, kepala daerah memberikan penuh tanggung jawab ke SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) guna kepentingan program atau kegiatan masing-masing SKPD.

“Prosedurnya itu, dari Presiden ke setiap kepala daerah, kepala daerah lalu mendelegasikan keuangan ke PA (SKPD), nah SKPD ini bertanggung jawab secara formal dan materil. Jadi kepala daerah (Wali Kota) tidak ada masalah lagi karena sudah pindah ke SKPD-nya,” jelasnya.

Terkait dugaan ada aliran dana ke anggota DPRD Makassar, kata Lubis, dirinya mengakui tidak menutup kemungkinan bisa terjadi, namun hal tersebut dibutuhkan bukti data yang kuat oleh penyidik Bareskrim Polri.

“Ini sebenarnya sama modusnya karena saya lihat umumnya saya duga, untuk menggolkan APBD Pokok atau APBD Perubahan biasanya disitu banyak negosiasi-negosiasi yang dilaksanakan eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

“Ini tidak menutup kemungkinan saya duga dana-dana itu dipakai oleh oknum camat, bisa juga disalurkan ke anggota dewan. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya itu kalau misalnya anggota dewan bilang saya berikan ke A, B atau C (misalnya), si pemberi ini harus membuktikan tanda bukti tanda terimanya, atau seminimal mungkin dia bilang waktu saya berikan ada saksinya. Saksi itu juga kalau di pidana korupsi harus dilihat dulu apakah uang dari 30 persen atau uang diluar,” tambahnya.

Tidak sampai disitu, Bastian juga mengatakan bila kasus pemotongan fee 30 persen di kegiatan sosialisasi/penyuluhan SKPD kecamatan ada kerugian negara.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada SKPD kecamatan se Kota Makassar itu, Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka. Ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar non aktif, Erwin Syarfuddin Haija.

Erwin Haija diduga orang yang paling bertanggung jawab terhadap pemotongan fee sebesar 30 persen dari pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 70 miliar.

Sebagai kepala BPKAD, Erwin Haija memerintahkan kepada Kabid Anggaran BPKAD untuk melakukam pemotongan anggaran sebesar 30 persen dari pagu anggaran kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada SKPD Kecamatan se Kota Makassar.

Sebelumnya, Erwin Haija juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulsel pada Januari 2018 lalu dengan kasus yang sama. Saat ini Erwin Haija ditahan di Rutan Klas 1 Makassar. (*)


div>