KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Kasus Dugaan Korupsi Fee 30 Persen, Mabes Polri Bidik Tersangka Baru

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Iskanto

Rabu , 07 November 2018 07:53
Kasus Dugaan Korupsi Fee 30 Persen, Mabes Polri Bidik Tersangka Baru

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membidik tersngka baru dalam kasus dugaan korupsi fee 30 persen di Pemkot Makassar.

Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Erwanto Kurniadi mengatakan, dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Bareskrim Polri bersama penyidik Polda Sulsel telah memeriksa 288 saksi.

“Untuk kasus fee 30 persen, 288 saksi telah diperiksa. Baik dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri maupun yang diperiksa oleh Polda Sulsel sendiri,” ujar Erwanto Kurniadi, Selasa (6/11).

Ia menyebutkan, 288 saksi yang telah diperiksa diantaranya, 75 peserta sosialisasi, 92 lurah, 29 narasumber, 4 vendor, 2 kurir, 15 camat, 18 kasubag, 4 orang TAPD, 4 orang dari BPKAD Pemkot Makassar, 15 bendahara pengeluaran, 14 PPHP serta 16 anggota DPRD Makassar.

Erwanto menegaskan, jika dalam pemeriksaan akan muncul tersangka baru. Ia memastikan ada tidaknya tersangka baru ketika penyidik telah menyelesaikan rangkaian proses pemeriksaan saksi-saksi.

“Untuk tersangka baru tergantung dari hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang diperoleh oleh penyidik dari hasil pemeriksaan nantinya. Tersangka baru akan muncul setelah semuanya telah diperiksa oleh penyidik,” tegasnya.

Terkait pemeriksaan 16 anggota DPRD Kota Makassar itu, Erwanto menegaskan jika hal itu masih sebatas saksi. “Pemeriksaan anggota dewan itu kapasitasnya sebagai saksi,” jelasnya.

Adapun nama-nama anggota dewan yang diperiksa yakni, Wahab Tahir, Erik Horas, Farouk M Beta, Fachruddin Rusli, M Zaenal Beta, Irwan Jafar, Mesakh Remon, Rahman Pina, Supratman, Abdi Asmara, Adi Rasyid, Busranuddin Baso Tika, Jufri Pabe, Sangkala Saddiko.

Koordinator Investigasi Anti Corrupction Commite (ACC) Sulawesi, Anggareksa, meminta kepada pihak penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri agar serius dan independen serta bebas dari intervensi dalam penanganan kasus tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan saksi hanya bagian dari satu alat bukti, sedang untuk menaikan status penyelidikan ke tahap penyidikan diperlukan dua alat bukti.

”Keterangan saksi itu cuma satu alat bukti, mau berapapun saksi yang diperiksa, saya kira penyidik juga sudah melakukan beberapa kali penggeledahan yang disertai penyitaan beberapa barang. Jadi menurut saya tinggal keseriusan Bareskrim untuk menuntaskan kasus ini dan Bareskrim harus indenpenden dan menolak segala intervensi terhadap kasus ini,” ungkapnya.

Ia juga mendesak agar penyidik tidak melakukan tebang pilih dalam penyelesaian kasus ini. Sebab kasus ini merupakan contoh korupsi yang dilakukan secara berjamaah.

”Menurut kami itu adalah salah satu contoh korupsi berjamaah, karena banyak pihak yang terlibat. Kalau soal tersangka saya kira wewenang Polri, hanya saja kami meminta agar Polri tidak tebang pilih, harus meminta pertanggung jawaban semua pihak yang terlibat dalam kasus itu,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada SKPD kecamatan se Kota Makassar itu, Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka. Ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar non aktif, Erwin Syarfuddin Haija.

Erwin Haija diduga orang yang paling bertanggung jawab terhadap pemotongan fee sebesar 30 persen dari pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 70 miliar.
Sebagai kepala BPKAD, Erwin Haija memerintahkan kepada Kabid Anggaran BPKAD untuk melakukam pemotongan anggaran sebesar 30 persen dari pagu anggaran kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada SKPD Kecamatan se Kota Makassar.

Sebelumnya, Erwin Haija juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulsel pada Januari 2018 lalu dengan kasus yang sama. Saat ini Erwin Haija ditahan di Rutan Klas 1 Makassar. (*)


div>