JUMAT , 22 JUNI 2018

Kasus Dugaan Korupsi Pasar Lakessi Potensi Kembali Dibuka

Reporter:

Editor:

Lukman

Jumat , 09 Maret 2018 23:00
Kasus Dugaan Korupsi Pasar Lakessi Potensi Kembali Dibuka

int

– Humas Kejati Sulselbar: Asal Penuhi KUHAP

PAREPARE, RAKSUL.COM- Kisruh atas kasus dugaan korupsi Pasar Lakessi kembali bergejolak. Hal ini lantaran sejumlah pihak, termasuk Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAKI) Kota Parepare mempertanyakan alasan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar 2017 lalu.

Dugaan korupsi dengan kerugian 1.7 miliar ini menjadi tanda tanya. Pasalnya, kasus dugaan pungli serta proyek pembangunan Pasar Lakessi dianggap sarat intervensi politis, dengan alasan kasus ini, Kejati menyatakan telah menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Namun tiba-tiba SP3.

Ditanya perihal kasus tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sulselbar Salahuddin, Jumat, (9/3/2018) mengiyakan jika kasus dugaan korupsi tersebut sudah SP3, dengan alasan berkesesuaian dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kendati telah SP3, Salahuddin juga menegaskan jika kasus Pasar Lakessi ini dapat dibuka kembali jika memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku.

“SP3 tentunya didasari dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Kasus yang di-SP3 sesuai KUHAP memungkinkan dibuka kembali yang tentunya juga harus memenuhi KUHAP alasan membukanya kembali,” beber Salahuddin

Dasar hukum SP3 kata dia, sesuai dengan pasal 109 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981. 

Sementara, Koordinator Lapangan AMAKI, Kamis, (8/3/2018) mendesak aparat hukum terkait untuk segera membuka kembali kasus Pasar Lakessi.

“Kalau sudah dinaikkan ke tahap penyidikan itu artinya ada dua alat bukti permulaan yang cukup terkait unsur tipikor. Namun lalu di SP3, ini memberikan kesan negatif terhadap penegakan hukum tipikor di Indonesia khususnya Sulselbar. Kami mendesak Kejaksaan agar segera membuka kembali kasus ini,” beber Lukman, Koordinator Lapangan AMAKI Parepare.

Salah satu alasan kuat bagi AMAKI agar kasus tersebut kembali digulirkan, sebab meninjau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga ditemukan adanya kerugian negara yang tidak masuk ke kas daerah.

Atas dasar itu pula Penyidik Kejati juga telah beberapa kali memanggil sejumlah pejabat untuk dimintai keterangan. (*)


div>