JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Kasus Pasar Lakessi, Sjamsu Alam Serahkan SK Pengkatan Dirinya Sebagai Walikota

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 11 April 2016 18:30

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Setelah sempat lupa membawa dokumen saat diperiksa oleh Tim Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar pada Kamis (7/4) pekan lalu, akhirnya Mantan Walikota, Pare-pare Jsamsu Alam membawa dokumen yang diminta penyidik. “Hanya (SK) Pengangkatan Walikota saja,” katanya, Senin (11/4).

Disinggung soal perannya terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pare-pare terhadap para pedagang Pasar Lakessi, Jsamsu Alam tidak ingin berkomentar banyak. “Saya tidak mengetahui pungutan liar. Tanya saja tim penyidik, dia yang lebih tahu jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin membenarkan jika mantan Walikota Pare-pare Jsamsu Alam, membawa dokumen yang sempat dilupa pada pemeriksaan Kamis lalu. “Baru hari ini dia (Jsamsu Alam) bawa dokumen tersebut, berupa pelaksana tugas Walikota. Itu akan menjadi dasar tim penyidik melakukan pengungkapan pungutan bagi warga yang mau ikut lot pasar tersebut (Lakessi),” ujarnya.

Salahuddin menambahkan jika pada Jsamsu alam tidak diperiksa lagi karena sudah dilakukan pemeriksaan. “Pemeriksaan sebelumnya, dia berjanji mau membawa dokumen, dan keterangannya sudah diambil pada pemeriksaan sebelumnya. Hari ini, dia baru membawanya sesuai janji sebelumnya,” katanya.

Soal hasil pemeriksaan selanjutnya, Salahuddin belum bisa menyampaikan, karena tim penyelidik akan mendalami dokumen-dokumen yang dibawa. “Kalau tim sudah memeriksa dokumen tersebut dan masih ada yang perlu diperjelas, maka tim akan memanggilnya kembali,” jelasnya.

Diketahui, tim penyidik pidana Khusus Kejati telah mengalihkan kasus pasar Lakessi Pare-pare, dari penyelidikan ke penyidikan sejak Februari lalu, setelah menemukan beberapa alat bukti berupa kuitansi pembayaran dari sekitar 1.600 pemilik lods yang dipungut sejak 2012. Selain itu, disita pula lembar deposit tabungan di Bank Bukopin Parepare selama setahun oleh panitia pemindahan lods. Begitu pula bukti penarikan dari Bank Bukopin sekaligus penyerahan uang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Parepare yang disetorkan melalui Bank Sulselbar.

Selain itu, tim penyidik telah menemukan perkiraan kerugian negara dengan hasil pungutan liar dari setiap lods sebesar Rp 1,7 miliar dan memeriksa beberapa pejabat Parepare seperti, mantan Pelaksana tugas Sekda pada pada tahun 2012 Amir Lolo, Kabag Keuangan Pemda Parepare hingga saat ini Jamal Ahmad, mantan Kepala Bagian Keuangan Pemkot Parepare Anwar Thalib, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare Mustafa Mappangara, dan wakil Wali Kota Parepare Faisal Andi Sapada.


div>