RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Kasus Sabri Dianggap Perdata

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 14 Juni 2017 13:20
Kasus Sabri Dianggap Perdata

Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Muhammad Sabri.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Asisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Muh Sabri akhirnya diperiksa sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Selasa (13/6). Pemeriksaan ini untuk kali pertama pasca penetapan dirinya menjadi tersangka akhir April lalu.

Pemeriksaan ini dibenarkan oleh kuasa hukum Muh Sabri, Zamzam. Ia mengatakan pemeriksaan kliennya untuk dimintai keterangan terkait perannya dalam kasus ini.

Zamzam menjelaskan, kliennya hanya membantu untuk mediasi antara pemilik lahan dengan PT PP di tanah negara yang digarap oleh Rusdin dan Jayanti. “Diperiksa tadi sebatas pertanyaan peran dari Muh Sabri,” ujar Zamzam diberitakan Rakyat Sulsel, Rabu (14/6).

Ia mengatakan, Muh Sabri memediasi kedua pihak tersebut tanpa ada intervensi baik pimpinan maupun pihak lain. Melainkan atas inisiatif Rusdin dan Jayanti meminta untuk dimediasi dengan pihak PT PP.

Menurut Zamzam, kasus yang menjerat kliennya merupakan kasus perdata sebab tanah milik negara bisa disewakan bahkan bisa dialihkan berdasarkan putusan MA. “Siapa bilang hak garapan tidak boleh disewakan, hak garapan boleh disewakan bahkan dialihkan,” ujar Zamzam.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Tugas Utoto menampik bahwa tanah garapan milik negara bisa disewakan bahkan dialihkan pasalnya pengolaan lahan negara punya aturan sendiri.

Terkait anggapan kuasa hukum terdakwa yang mengatakan kasus tersebut perdata, Tugas tidak mau mempermasalahkannya. Pasalnya yang menjadi inti kasus ini adalah sewa lahan negara untuk keuntungan pribadi.

[NEXT-RASUL]

“Tidak usah berandai-andai, yang masalah ini adalah sewa lahan di sini dan ini lahan negara yang tidak boleh disewa ataupun dialihkan,” ujar Tugas.

Tugas mengklaim, pihaknya punya data lengkap tentang dokumen dan peruntukkan lahan tersebut. Namun demikian, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan untuk mendalami semua pihak yang terlibat.

“Belum kita tahan karena pemeriksaannya belum selesai, mungkin habis lebaran kita akan periksa kembali,” ucap Tugas. (***)


div>