SENIN , 22 OKTOBER 2018

Kawasan Kuliner Nusantara Masih Berpolemik

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 21 April 2018 10:30
Kawasan Kuliner Nusantara Masih Berpolemik

Jalan Nusantara . (ist)

* Deng Ical Suruh Pengusaha Tunggu Danny

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuat kawasan Jl Nusantara menjadi Kawasan Kuliner segera terealisasi. Namun hal itu harus menunggu Wali Kota Makassar non aktif, Moh Ramdhan Pomanto kembali bertugas Juni mendatang.

Plt Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal mengatakan bahwa kawasan kuliner Nusantara masih dalam tahap penataan ulang wilayah. Kedepan kawasan kuliner Nusantara akan disatukan dengan kawasan Pecinan di Jl Sulawesi. “Tunggu Pak Danny kembali, jadi tidak apa-apa (ditunda),” ucap Syamsu Rizal, Jumat (20/4) kemarin.

Ia mengatakan, kawasan Nusantara akan memprioritaskan usaha yang sudah mulai beroperasi. Seperti yang berada di usaha khusus kuliner di sepanjang Nusantara dan Pecinan. “Yang terkait dengan balai, pemilik jalan dan pelabuhan itu dikoordinasikan ulang, yang jelas kawasan ini jalan duluan,” ucap Deng Ical, sapaan Plt Wali Kota.

Lanjut Deng Ical, wilayah kerja pemerintah kota sudah selesai termasuk kebijakan tidak lagi memperpanjang izin dengan tujuan kawasan kuliner Nusantara bisa hidup. “Jangan tanya soal target, karena kita ini kerja maraton jadi secepatnya,” harap Deng Ical.

Sementara itu, Kepala Dinas PM PTSP, Andi Bukhti Jufri mengatakan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin apapun untuk wilayah kuliner Nusantara termasuk 31 izin yang sudah diajukan oleh pihak pengusaha. “Kita belum mengeluarkan izin, kemarin kita mau tapi mereka mau izin pub juga dikasi masuk tapi kita ngotot hanya cafe resto,” tegas Bukhti, Jumat (20/4).

Pihaknya menegaskan hanya mengeluarkan izin cafe resto karena sudah menjadi kesepakatan bersama melalui hasil rapat beberapa waktu lalu. “Mereka bilang sudah MoU dengan Pak Danny, sementara kami belum menerima hal itu, kalau mereka mau menunggu silahkan saja,” ucap Bukhti.

Ketua AUHM Kota Makassar, Zulkarnain secara tegas menolak keputusan pemerintah yang hanya mengeluarkan izin cafe and resto. Pasalnya, keputusan itu dinilai bertentangan dengan kesepakatan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dengan pengusaha pada Mei 2016 lalu.

“Kita tolak dulu, kalau dikasih cafe and resto kita tolak, karena tidak sesuai dengan pembicaraan dan kesepakatan Wali Kota Makassar (Mohammad Ramdhan Danny Pomanto) pada 16 Mei 2016. Jadi, kami menolak kalau hanya dikasih izin cafe and resto,” tegasnya.

Menurutnya, moratorium wali kota hanya melarang perpanjangan izin message atau panti pijat. Sementara, dari 31 izin yang diusulkan adalah pub, bar, dan restoran. Bahkan, dia menilai ketiga usaha tersebut tidak ada yang mengarah ke hal-hal negatif.

Kata dia, di kawasan Nusantara ada lima usaha panti pijat. Dia juga menyebut telah sepakat akan mengalihkan usaha panti pijat menjadi pub (live music) dan restoran.

“Iya, panti pijat dan massage yang tidak boleh lagi diperpanjang karena rawan perbuatan asuaila, itu juga komitmen kami di AUHM. Kita juga sudah sepakat untuk usaha ini nantinya jadi pub (live musik) dan restoran,” ujarnya.

Meski belum terbit izin dari PM-PTSP, Dia mengaku akan mengintensifkan perombakan izin usaha di kawasan kuliner pada bulan ramadan mendatang. Artinya, kata dia, usaha yang boleh beroperasi di kawasan tersebut hanyalah pub, bar, cafe and resto.

Ia juga berharap agar penerbitan izin khusus untuk cafe and resto dipending, sembari menunggu masa cuti Danny Pomanto selesai. “Saya minta ditunda sampai Danny Pomanto selesai cuti, karena hanya beliau yang tahu persoalan rencana kuliner Jl Nusantara dan beliau yang tahu kesepakatan dengan pengusaha, AUHM dan warga sepanjang Jl Nusantara,” beber Zulkarnain (*)


div>