KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Kebijakan Menteri Susi Rugikan Nelayan Dan Ancam Kedaulatan Bangsa

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 07 April 2016 10:30

RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Indonesia saat ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah meletakkan potensi kelautan sebagai salah satu prioritas utama dalam rencana dan pelaksanaan program pembangunan nasional.

Di mana, cita-cita pemerintahan Jokowi-JK mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia ditindaklanjuti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang secara rutin melakukan penangkapan dan peledakan kapal penangkap ikan yang tanpa izin menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia.

Namun demikian, menurut Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), banyak fakta tidak terlihat sebagai dampak kebijakan KKP yang justru merugikan nelayan. Dalam jangka panjang akan mematikan industri perikanan rakyat sampai mengganggu tercapainya kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa.

“Spirit poros maritim dunia yang didengungkan pemerintah harusnya berdampak pada penguatan dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Tidak hanya berhenti pada retorika kewenangan membakar kapal saja. Yang lebih penting dalam mewujudkan kedaulatan adalah bagaimana ide poros maritim berkorelasi pada kesejahteraan dan kebangkitan nelayan Indonesia,” jelas juru bicara IKPI Aprianto Wijaya kepada redaksi, Rabu malam (6/4).

Dia menjelaskan, selama memimpin, Menteri Susi banyak menginisiasi kebijakan. Yakni Permen KKP Nomor 56/2014 tentang Moratorium Kapal Asing dan Eks Asing, Permen KKP Nomor 57/2014 tentang Larangan Transhipment (alih muatan), Permen KKP 01/2015 tentang Pelarangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan, Permen KKP 02/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75/2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Edaran Dirjen Budidaya Nomor 721/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Kerapu Budidaya.

“Peraturan-peraturan tersebut telah mengakibatkan pengangguran dan tutupnya industri perikanan rakyat yang sudah bertahun-tahun dibangun di seluruh Indonesia,” beber Aprianto.

Menurutnya, dampak dari berbagai kebijakan tersebut adalah terciptanya penganguran baru di Indonesia mencapai satu juta orang, anjloknya penerimaan devisa mencapai sekitar USD 817 juta, serta meningkatnya angka kriminalitas di wilayah pesisir.

Melihat fakta tersebut dengan berbagai macam regulasi KKP, bukan tidak mungkin wilayah laut Indonesia akan diserahkan pengelolaanya kepada pihak asing. Seperti FAO yang selalu mengampanyekan sustainable fisheries dengan tujuan mengurangi hasil tangkapan ikan dengan dalih pengunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan praktek IUUF, WTO dalam kampanye pelarangan subdisi pada sektor perikanan, juga Combating IUUF yang dikampanyekan Amerika Serikat dengan konsep Satgas Anti IUUF.

“Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan kelautan yang berlaku saat ini adalah pengejewantahan dari intervensi badan asing dan negara-negara maju untuk menguasai,” jelas Aprianto.

Padahal, lanjutnya, kewenangan utaman Menteri Susi harus mengarah pada kedaulatan pangan pada sektor perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Untuk itu, IKPI menuntut pemerintah mencabut kebijakan-kebijakan KKP yang amat merugikan nelayan. Serta melibatkan organisasi nelayan baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam pembuatan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.

“Membuat kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang berpihak kepada nelayan dalam negeri, dan wajib memberikan jaminan kepastian usaha dan memberikan perlindungan usaha bagi pelaku usaha perikanan,” tegas Aprianto.

Tuntutan juga sudah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dan Menteri Susi Pudjiastuti. (rmol)


Tag
div>