RABU , 18 JULI 2018

Kecamatan Diminta Pantau Bangunan Tanpa IMB

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 20 Juni 2018 12:09
Kecamatan Diminta Pantau Bangunan Tanpa IMB

Kepala Dinas PM PTSP Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. foto: ist

*Pelanggaran Terbanyak di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Makassar meminta kepada pihak kecamatan maupun kelurahan agar lebih intens memantau bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasalnya, berdasarkan catatan Dinas Penataan Ruang ada sekitar 495 pelanggar bangunan sepanjang tahun 2017. Pelanggaran tersebut didominasi di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, dimana umumnya tidak memiliki IMB dan tidak adanya kesesuaian IMB.

“Kita sampaikan kepada camat dan lurah harus membantu kami untuk mendeteksi bangunan yang ada di wilayahnya,” kata Kepala Dinas PM-PTSP, Andi Bukti Jufri, Selasa (19/6) kemarin.

“Pasti itu (tetap koordinasi) semua SKPD terkait termasuk lurah dan camat tetap koordinasi dan komunikasi,” lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa jika pengawasan di kecamatan itu intens dilakukan maka berpotensi untuk meningkatkan pendapatan retribusi di sektor IMB. Meski sejauh ini belum ada laporan dari pihak kecamatan soal bangunan tanpa IMB.

Untuk itu, kata Bukti, pihaknya memberikan kemudahan kepada bangunan yang tidak mengantongi IMB agar segera mengurus izinya. Jangan sampai, menurut dia, hanya karena tidak memiliki izin bangunan yang sudah berdiri dibongkar oleh penataan ruang.

“Semakin banyak pengawasan di lapangan semakin meningkat PAD. Karena ada orang yang tidak membuat IMB, sementara bangunnya sudah selesai kalau didapat kan bisa di bongkar. Kalau dia sudah membangun rumahnya tidak ada IMBnya kami siap melayani perizinannya, daripada di bongkar dengan DTRB lebih baik dia urus kembali tidak apa-apa kita menerima,” jelas Bukti.

Ia menjelaskan Dinas PM-PTSP hanya melayani perihal pengurusan izin, sementara tim penertiban di lapangan merupakan tanggung jawab penataan ruang.

“Orang membangun tanpa izin, DTRB yang menindaklanjuti, kalau sampai teguran ketiga tidak diindahkan, kita pastikan dibongkar kalau tidak ada izinnya. Tapi kalau sudah dieksekusi baru ada perlawanan, tim penegakan Perda yang turun langsung,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penertiban Dinas Penataan Ruang, Muhammad Natsir mengatakan, bahwa rata-rata warga patuh terhadap teguran. Dia juga belum bisa membeberkan berapa bangunan yang sudah sampai pada tahap pembongkaran.

“Memang ada bangunan tertentu yang bisa langsung dibongkar. Misalnya, bangunan yang sudah sampai di atas got,” ujar Natsir.

Ia melanjutkan, tahun ini timnya lebih intens memantau bangunan yang tengah dikerjakan. “Kadang kita temui tukangnya saja yang tidak tahu apa-apa. Nanti teguran ketiga baru diperlihatkan IMB-nya,” ungkap Natsir. (*)


div>