SENIN , 25 JUNI 2018

Kecamatan Rp400 Juta, LPM Rp50 Juta

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 28 September 2012 09:29

MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar siap mengucurkan anggaran untuk kecamatan dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Setiap kecamatan, akan diguyur Rp 400 juta, sementara setiap LPM kelurahan Rp50 juta.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar Sabri mengatakan dana untuk tiap kecamatan sebesar Rp 400 juta ini diharapkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakatnya dalam mendukung segala program pemerintah kota. Bahkan menurutnya, idealnya anggaran untuk program tiap kecamatan ini Rp 1 miliar.

“Kami sudah ajukan Rp 400 juta per kecamatan, tapi idealnya menurut saya Rp 1 miliar. Karena kalau kita melihat tugas dan fungsi yang dikerjakan camat sangatlah besar, contoh jika ada kebakaran atau banjir di wilayahnya, camatlah yang punya peran awal teknis di lapangan,” ungkap Sabri di ruang kerjanya Kantor Balaikota Makassar, Kamis (27/9) siang.

Mantan Camat Biringkanayya ini menjabarkan, perhatian yang khusus untuk kecamatan ini mengingat kerja camat dan stafnya sangatlah berat. “PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui Pajak Bumi Bangunan yang ada di masyarakat itu di kecamatanlah yang menagih.  Ditambah lagi kegiatan sosialisasi dan lainnya yang memang paran kecamatanlah yang urgen,” katanya.

 

LPM Rp 50 Juta

 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Makassar, Ibrahim Saleh, mengungkapkan, Pemkot Makassar juga akan mengusulkan alokasi anggaran untuk lembaga pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 50 juta pada Rancangan APBD Pokok 2013 mendatang.

“Sesuai usulan dari Pak Wali ada penambahan angggaran untuk LPM sebesar Rp 50 juta per kelurahan. Nilai ini sebagai platfon anggaran untuk program LPM di masyarakat,” kata Ibrahim kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD Makassar, Kamis (27/9).

Ibrahim menjelaskan, dana ini nantinya dikelola oleh Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk kegiatan LPM di masyarakat seperti peningkatan infrastruktur lingkungan dan peningkatan usaha mikro rumah tangga, serta membantu percepatan realisasi usulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) disetiap kelurahan.

Ia mengharapkan LPM bisa menjadi wadah pengelolaan anggaran ini, “Kita akan lihat kinerja LPM dengan anggaran ini, jika bagus maka tidak menutup kemungkinan akan dinaikkan pada tahun anggaran berikutnya,” ucap Ibrahim

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengaku akan mengawal kebijakan anggaran LPM ditingkat pembahasan dalam RAPBD 2013. Menurutnya dengan adanya anggaran tersebut LPM bisa terberdayakan dengan baik. Namun dia berharap agar LPM tidak hanya sebatas mengelola APBD tapi juga dana-dana lain yang bersumber dari bantuan pusat dan swasta.

“Saya sudah disampaikan oleh Pak Walikota terkait rencana ini. Tentu saja kebijakan ini bisa mendorong percepatan pembangunan di tingkat bawah dan masyarakat langsung yang mengelola. Tapi kita mengharapkan LPM juga dapat meningkatkan sumber anggarannya dari bantuan lain seperti program pusat PMPM dan CSR perusahaan swasta,” kata Adi. (m1-RS9/D)


Tag
div>