SENIN , 22 OKTOBER 2018

Kecurangan Lelang Direksi PD Terminal, DPRD Agendakan RDP Untuk Timsel Perusda

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 28 September 2015 17:02

MAKKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Tim Seleksi, Panitia Seleksi, dan Calon Direksi PD Terminal.

Calon Direktur Opersional (Dirop) PD Terminal, Rifai menjelaskan bahwa kedatangannya ke DPRD untuk bisa memfasilitasi diadakannya RDP. Tujuannya adalah untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya saat lelang jabatan. Karena ada dugaan bahwa terdapat beberapa keganjilan terkait dengan lelang jabatan di PD Terminal.

“Kita di sini meminta DPRD kota untuk memfasilitasi ke Pansel dan Timsel untuk kita ketahui bagaimana sebenarnya proses lelang jabatan ini. Kita menilai ada beberapa keganjilan terkait lelang jabatan ini,” ujar Rifai.

Adanya beberapa keganjilan, kata dia, seperti petunjuk teknis (juknis) yang sering berubah-ubah, serta penetapan Direksi yang tidak sesuai rekomendasi yang telah ditetapkan Timsel.

“Berikutnya, kita mau skoring dari peserta calon direksi dibuka oleh walikota agar masyarakat umum tahu kalau yang terpilih sebagai direksi ini memang betul-betul layak sesuai dengan skornya. Kita juga mau tahu kekurangan kita hingga tidak terpilih. Itu yang mau kita sampaikan ke DPRD supaya di fasilitasi,” bebernya.

Wakil Ketua PWI ini menambahkan bahwa ada beberapa pihak yang menginformasikan kepadanya bahwa ada beberapa calon direksi yang terindikasi menggunakan ijazah palsu.

“Ada calon direksi terindikasi ijazah bodong yang dimasukkan sebagai persyaratan pendaftaran, tapi kita tidak punya domain untuk itu. Kita hanya sampaikan kasus ini agar pansel memverifikasi ijazah itu,” jelasnya.

Semetara itu, Anggota Komisi B, Irwan Jaffar mengatakan, beberapa poin yang mereka kritisi terkait dengan cara kerja pansel dan tim sel. Salah satunya, kata Irwan, dalam juknis, peserta atau calon direksi tidak melebihi usia 60 tahun.

“Tapi dalam perjalanannya, syarat itu dianulir oleh pak Sekda sebagai salah satu timsel Juknis. Hasilnya, syarat usia calon direksi bisa lebih dari 60 tahun. Hal kedua, terkait dengan timsel dan pansel yang memverifikasi ijazah, jadi ini bukan sumber dari kami, tapi dari calon direksi yang tidak di akomodir. Dia siap kalah tapi meminta transparansi terhadap skoring,” tuturnya.

Mengenai masalah tersebut, kata Irwan, Komisi B akan melakukan rapat internal untuk diajukan ke pimpinan dewan guna mengundang pansel maupun timsel agar dilakukan RDP. Irwan menegaskan bahwa dewan tidak tidak hanya mendengar dari satu pihak saja.

“Langkah-langkah komisi B ialah kita sambut ini sebagai bentuk aduan, bentuk kegalauan masyarakat sehingga kita ini rujuk ke tingkat RDP. Komisi B akan memfasilitasi untuk mengundang timsel dan pansel untuk mendengar hasil dari pekerjaan mereka. Kita tidak bisa mengjudge kebenaran dari satu pihak, tapi kita harus mendengar dari pihak satunya lagi,” tegas Irwan.

Lanjut dia, pelaksanaan RDP itu akan diagendakan paling lambat minggu depan. “Minggu depan kita mulai laksanakan RDP, karena saya tadi hanya berdua, sementara teman-teman yang lain belum ada. Kita mau rapat internal dulu, lalu kita masukkan pimpinan untuk segera mengeluarkan undangan.”


div>