JUMAT , 14 DESEMBER 2018

Kejaksaan Didesak Usut Proyek Bedah Rumah di Sulsel

Reporter:

Editor:

Ridwan Lallo

Rabu , 10 Oktober 2018 13:08
Kejaksaan Didesak Usut Proyek Bedah Rumah di Sulsel

Kantor Kejati Sulsel (int)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel didesak untuk mengusut dugaan penyimpangan dana proyek bedah rumah di Sulsel tahun 2018 senilai Rp96 miliar.

Aktivis lembaga Sulawesi Corruption Watch (SCW) Sulsel menilai jika telah terjadi kongkalikong pada proyek di bawah leading sektor SNVT Penyediaan Perumahan Rakyat  Kementerian PUPR ini. Khususnya dugaan kongkalikong dalam penunjukan toko bahan bangunan sebagai penyedia pasokan barang untuk proyek bedah rumah.

Koordinator Investigasi SCW Sulsel, Abd Rahman menegaskan, dari penelusuran serta informasi yang dihimpun, di  Kabupaten Takalar, ada sekitar 487  rumah yang keciprat bantuan bedah rumah. Satu rumah rata-rata menerima bantuan Rp15 juta untuk dana perbaikan.

Yang menjadi pertanyaan, kata Abd Rahman,  toko bahan bangunan yang menjadi referensi tempat membeli material bangunan adalah toko berinisal WW di Kabupaten Gowa. “Ini jelas menjadi tanda tanya. Kok toko yang menjadi tempat memesan material bangunan berada di Kabupaten Gowa. Padahal, lokasi proyek berada di Takalar. Emang di Takalar tidak ada toko bahan bangunan sehingga harus memesan dari toko yang ada di Gowa. Ini jelas menjadi tanda tanya besar. Ada Apa ?,” kata Abd Rahman.

Lebih jauh Abd Rahman menegaskan, dalam pengelolaan proyek dana bantuan bedah rumah, memang dana ditransfer langsung ke warga penerima. Setiap 10 penerima bantuan ada satu ketua kelompok yang ditunjuk. “Anehnya kenapa hampir semua kelompok memesan dan membeli material di toko yang sama. Ada dugaan terjadi praktik monopoli yang ujung-ujungnya diduga berindikasi pemberian fee kepada oknum pengelola proyek,” tukasnya.

Bukan hanya itu, kata dia,  yang juga harus diusut dalam proyek ini, adalah sistem perekrutan fasilitator  proyek bedah rumah. Itu lantaran adanya dugaan pungutan liar oknum pengelola proyek berdalih uang kontrak  kepada masing-masing fasilitator yang direkrut. Itu belum termasuk penggunaan anggaran sosialisasi serta rembuk koordinasi kepada penerima bantuan yang juga diduga di mark up.

“Masalah ini harus ditelusuri secara tuntas oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Sulsel, Iskandar ST yang dikonfirmasi enggan memberikan keterangan rinci terkait masalah tersebut.

Sekadar diketahui,  tahun 2018 ini ada 6.400 unit rumah di 15 kabupaten kota yang keciprat dana bantuan bedah rumah. Dana yang digelontorkan sebesar Rp96 miliar. (*)


div>