SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Usut Bimtek DPRD, Jaksa Agendakan Periksa Sekwan DPRD Makassar

Reporter:

Editor:

hur

Jumat , 11 Maret 2016 09:16
Usut Bimtek DPRD, Jaksa Agendakan Periksa Sekwan DPRD Makassar

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, menjadwalkan agenda pemeriksaan terhadap Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Adwi Umar. Pemeriksanaan tersebut terkait dugaan tidak transparannya penggunaan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk legislator.

Menanggapi itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Adwi Umar mengaku siap memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Makassar dan akan bersikap kooperatif. “Saya siap penuhi panggilan Kejaksaan nanti, dan saya akan kooperatif dalam pemeriksaan jika ada panggilan,” kata Adwi saat ditemui usai pertemuan dalam acara Musrembang, Pemkot Makassar, di Grand Clarion Hotel, Makassar, Kamis (10/3).

Menurutnya selama ini penggunaan anggaran Bimtek sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Hanya saja saat diwawancarai awak media soal Bimtek dewan baru-baru ini, tidak transparansinya sekwan menimbulkan kecurigaan, utamanya Kepala Bagian Keuangan yang enggan memberikan informasi. “Ini pelajaran kami kedepan, agar lebih trasparan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.”jelasnya.

Adwi menyebutkan bimtek dewan tahun ini dianggarkan sebesar Rp4 milyar yang bersumber dari APBD Pokok 2016. Anggaran tersebut digunakan untuk 8 kali bimtek 50 anggota DPRD selama setahun, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja dewan. “Sekali perjalanan bimtek, setiap anggota dewan akan mendapatkan Rp7 juta setiap kali pemberangkatan. Anggarannya memang besar namun tidak terpakai secara keseluruhan. Tahun 2015 saja, anggaran bimtek hanya habis terpakai Rp1 milyar dari anggaran Rp4 milyar,” ujarnya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar sudah menjadwalkan agenda pemeriksaan untuk Sekwan, Adwi Umar. Hanya saja, kejaksaan masih merahasiakan jadwal pemeriksaan itu. Adwi akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan program kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Makassar tahun 2015. “Pemeriksaan yang akan dilakukan dengan sistem pengawasan. Kami akan meminta keterangan Sekwan dan melihat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan Bimtek ini,” ujar Kepala Seksi Intelejen, Andi Fajar Anugrah Setiawan,

Dia menjelaskan, meski Sekwan mengklaim program itu adalah program agenda Sekwan atas arahan Mentri Dalam Negeri (Mendagri), kejaksaan wajib mempertanyakan pertanggungjawaban dari kegiatan itu. “Yang mereka pakai kan anggaran dari uang rakyat yang diperoleh negara. Makanya perlu ada pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.

Menurutnya, meski kegiatan itu melibatkan sejumlah legislator, pihaknya belum mengagendakan pemeriksaan terhadap mereka. Kata dia, agenda pemeriksaan masih difokuskan pada klarifikasi Sekwan. “Sejauh ini, cukup sekwan beserta anggotanya kami dalami. Tapi tidak menutup kemungkinan anggota dewan juga akan dimintai keterangannya,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, kejaksaan mengusut kegiatan Bimtek DPRD Makassar, karena menilai adanya dugaan pemborosan keuangan yang tidak tepat sasaran. (ash/C)


div>