SABTU , 18 NOVEMBER 2017

Kejari Kejar Ratusan Aset Bermasalah

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 14 Agustus 2017 22:41
Kejari Kejar Ratusan Aset Bermasalah

Ilustrasi Kantor Kejaksaan Negeri Makassar.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mulai melakukan pendataan ulang atau verifikasi terhadap 464 Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos), berdasarkan rekomendasi Pansus DPRD Makassar. Tak hanya itu, Kejari juga akan mengejar keberadaan seluruh aset Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar lainnya, yang dinilai bermasalah.

Di Kecamatan Manggala, misalnya. Berdasarkan data yang dihimpun, fasum yang ada di Kecamatan Manggala berupa delapan titik taman terbuka, satu titik lahan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) yang saat ini menjadi PDAM IPA III, dua bangunan masjid, kemudian lahan yang saat ini ditempati Kantor Polsek Manggala. Adapula dua bangunan sekolah dasar yang terdapat di Blok I dan Blok VII, serta sebuah lahan yang dibanguni kantor Lurah Manggala.

Ada pula lahan yang dibanguni puskesmas, dua titik lahan yang diatasnya terdapat gereja, lapangan olahraga, dan lahan yang diatasnya terdapat bangunan ruko. Sebelumnya, lahan ini diperuntukkan untuk Posko Pemadam Kebakaran (Damkar).

Di Kecamatan Panakkukang, sejumlah taman di perumahan yang dikelola Asindo Indah Griyatama diduga telah dikomersilkan. Dari hasil pantauan, taman di Kompleks Topaz sudah beralih fungsi menjadi bangunan ruko. Begitu pula dua taman di Kompleks Bougenville, Jalan Panakkukang, ternyata sudah tidak ada. Padahal dari data siteplan yang diserahkan ke Dinas Penataan Ruang, taman itu terletak di blok C dan E, luasnya masing-masing, 48 dan 147 meter persegi.

Sementara, satu taman seluas 136 meter persegi di kawasan bisnis yang dikelolah PT Asindo Indah Griyatama juga diduga telah dikomersilkan dari siteplan. Taman itu terletak di Topaz II. Namun, di Kompleks Topaz saat ini hanya dua taman yang terletak di Jalan Topaz I dan Topaz Raya, sedangkan di Jalan Topaz II hanya berjejer rumah toko (ruko).

Penyerobotan fasum dan fasos juga dilakukan Country Cafe and Resto (CCR). Fasum berupa jalan umum diduga telah beralih fungsi menjadi lahan parkir, sehingga jalan penghubung terputus di Jalan Toddopuli.

[NEXT-RASUL]

Kepala Seksi Intelejen Kejari Makassar, Alham, mengatakan, Kejari bersama Pemkot Makassar telah membentuk tim terpadu. Tim tersebut yang nantinya akan mengusut 464 fasum dan fasos tersebut, serta aset bermasalah lainnya.

“Untuk saat ini, tim belum turun melakukan pengecekan di lapangan. Tim masih melakukan pendataan ulang, untuk selanjutnya diinvetarisasi,” kata Alham, Minggu (13/8).

Alham menegaskan, akan menjadikan seluruh temuan aset bermasalah ini sebagai target. Ia berharap, upaya penyelidikan yang dilakukan Kejari Makassar mendapat dukungan penuh semua pihak.

“Saat ini masih tahap pulbaket, dan menunggu dokumen pendukung dari tim pansus DPRD Makassar. Jika itu sudah ada, kembali akan dipelajari lebih dalam. Apakah nantinya layak ditingkatkan ke penyelidikan, atau masih dibutuhkan bukti lengkap,” jelasnya.

Permasalahan fasum fasos ini, lanjut Alham, pada dasarnya adalah aset atau hak pemerintah yang perlu diinventarisasi. Namun, banyak dari masyarakat dan pengembang mengambil alih, dan tidak mau mengembalikan secara sukarela.

“Setelah melakukan klarifikasi, kami akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang dianggap menguasai fasum fasos. Bila masih belum mau memberi secara sukarela, konsekuensi pidana tentu bisa saja diterapkan,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Pansus DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, mengatakan, pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada Kejari Makassar, untuk mengusut kasus pengalihan fasum fasos milik Pemkot Makassar menjadi milik pribadi, hingga tuntas. Pansus juga telah menyerahkan hasil investigasi ke Kejari Makassar.

“Kami akan tetap berkoordinasi dengan pemkot, maupun Kejari Makassar. Semoga nantinya hak-hak masyarakat bisa didapatkan kembali,” harapnya. (mg04-yad/dwi/c)


div>