Senin, 27 Maret 2017

Kejari Parepare Dituding Membangkang

Selasa , 10 Januari 2017 10:08
Penulis : Muh Fahrullah
Editor   : doelbeckz
MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM - Lembaga anti korupsi, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi masih menunggu surat penjelasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare terkait pemberhentian tiga kasus dugaan korupsi di Kejari Parepare.

Sudah hampir dua bulan surat tersebut dilayangkan namun belum mendapat balasan.

Ketiga kasus tersebut diantaranya, Bantuan Sosial (bansos) sapi bunting pada Dinas Perikanan Kelautan Pertanian dan Kehutanan (PKPK) Parepare tahun 2012, yang menetapkan mantan Kadis PKPK, Damilah Husein dan Kepala Bidang Peternakan Ridwan Latim.

Kasus kedua, pengadaan gerobak pedagang kaki lima tahun 2013 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Parepare, dengan menetapkan Amran Ambar selaku mantan Kadis Disperindagkop dan UKM, Rukmawati selaku Kepala Bidang Disperindagkop dan UKM serta Akri Umar, salah satu rekanan dalam pengadaan gerobak tersebut sebagai tersangka.

Kasus ketiga, yakni proyek lampu jalan tahun anggaran 2014, pada Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Parepare, dengan tersangka yakni Syahruni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Joseph sebagai rekanan dari Direktur Pelaksana PT Wijaya Tekhnik Nusantara, Rudianto.

Direktur Riset ACC Sulawesi, Wiwin Suandi curiga pemberhentian yang dilakukan terdapat kong kalikong antara penyidik dan orang diduga terlibat.
"Kejari Parepare melakukan pembangkangan publik dan telah melanggar undang-undang keterbukaan publik," katanya.

Berita Terkait