SENIN , 21 MEI 2018

Kejari Tagih SK Wali Kota

Reporter:

Editor:

Lukman

Sabtu , 19 Agustus 2017 10:30
Kejari Tagih SK Wali Kota

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, Alham

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tim terpadu yang akan mengusut 454 Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum-Fasos) bermasalah di Makassar hingga kini belum terbentuk. Pmbentukan tim terpadu tersebut masih menunggu persetujuan dari Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

Hingga kini, tim terpadu yang akan dibentuk oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, masih tarik ulur.

“Kita baru tunggu tandatangan dari wali kota, soal pembentukan tim terpadu,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, Alham, Jumat (18/8).

Alham mengaku tidak mengatahui apa yang menjadi kendala sehingga SK pembentukan tim terpadu tersebut belum ditandatangani wali kota. Menurut dia, kejaksaan tidak bisa melakukan pengusutan sendiri terhadap 454 Fasum Fasos bermasalah tersebut tanpa ada tim terpadu yang dibentuk.

Menurutnya, jumlah Fasum Fasos yang dilaporkan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat besar sehingga perlu dibentuk tim dan butuh anggaran yang besar pula. “Kasus Fasum Fasos ini kan masalah yang besar. Jadi mesti ditangani dan dibentuk tim terpadu,” ujar Alham.

Alham mengaku sejauh ini belum ada satupun tim yang diturunkan untuk mengusut Fasum Fasos tersebut. “Kita belum bisa turun melakukan pengusutan, karena kita masih menunggu persetujuan dari Wali Kota. Bagaimana juga kita mau turun kalau tim terpadunya belum ada dibentuk,” kilahnya.

Menurutnya, jika jumlah objek fasum-fasos yang diusut tidak terlalu banyak, kata Alham, pihak Kejari tidak perlu berkoordinasi serta meminta dibentuknya tim terpadu.

Informasi yang dihimpun, untuk pembentukan tim terpadu pengusutan 454 fasum dan fasos tersebut akan melibatkan Kejaksaan, Pemerintah Kota Makassar dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.

Koordinasi antara tiga instansi tersebut akan menyusun konsep yang nantinya akan disahkan oleh Wali Kota Makassar. Dalam tim ini, akan melibatkan sedikitnya 38 orang dari tiga instansi yang terlibat. (*)

 


div>