MINGGU , 20 JANUARI 2019

Kejari Tak Ingin Kalah Usut Dana Hibah KPU Makassar

Reporter:

Iskanto

Editor:

Sugihartono

Jumat , 16 November 2018 08:30
Kejari Tak Ingin Kalah Usut Dana Hibah KPU Makassar

Kejari makassar. Ilustrasi. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kota Makassar kepada KPU untuk penyelenggaraan Pilwalkot Makassar 2018. Meski demikian tak menyurutkan langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk mundur dalam mengusut kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Dicky Rahmat Rahardjo mengatakan jika pihaknya telah memperpanjang surat perintah penugasan kepada jaksa penyidik dalam pengumpulan bahan keterangan dan data.

Menurut Dicky, perpanjangan surat penugasan tersebut agar pihak Kejaksaan dapat leluasa melakukan pulbaket dan puldata.

Ia mengaku telah melakukan pengumpulan data dan keterangan dengan bertandang langsung ke Kantor KPU Makassar. “Kami langsung kesana (KPU) untuk lakukan pengambilan bahan keterangan,” ujar Dicky, Kamis (15/11).

Meski demikian, Agus enggan merinci siapa-siapa yang telah diambil keterangannya. “Nantilah disampaikan,” jelasnya.

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Sutomo mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melayangkan pemanggilan kepada Ketua KPU Makassar.

“Kalau nanti kami perlukan tentunya kami akan melakukan pemanggilan klarifikasi, pasti kita sampaikan,” ujar Sutomo.

Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Hamza H menilai, tidak ada masalah jika dua penegak hukum saling kebut dalam mengusut kasus tersebut.

Menurutnya, akan lebih aneh jika dua institusi tersebut tidak melakukan pengusutan.
“Saya kira sangat menarik kalau dua-duanya saling tancap gas, yang menjadi aneh kalau dua-duanya tidak ada yang mau tangani,” ujar Hamza.

Ia meminta kedua penegak hukum tersebut benar-benar bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini. “Saling kerjasama bagus, saling mendahulukan bagus, intinya bisa tertangani, asal betul-betul ditangani secara profesional, bukan ditangani karena sebuah motif atau kepentingan tertentu,” jelasnya.

Pakar Hukum Universitas Bosowa Makassar, Prof Marwan Mas menilai ada persaingan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Polda. Ia pun menyarankan agar salah satu pihak bisa legowo dan mensupport penegak hukum yang lain.

“Kalau kita lihat memang ada kecenderungan persaingan antara pihak Kejaksaan dengan Polda, akan lebih baik jika ada salah satu yang mundur dan mensupport penegak hukum yang lain, kalau ada kasus begini ada dua atau tiga penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, maka penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk menangani kasus tersebut adalah lembaga hukum yang terlebih dahulu menerbitkan surat perintah penyidikan,” jelasnya.

Terpisah, Koordinator Investigasi Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi juga menyarankan agar salah satu penegak hukum dapat legowo, sebab baik pihak Polda ataupun Kejaksaan masih mempunyai pekerjaan rumah terkait kasus korupsi yang lain.

“Sebetulnya sangat positif, secara hukum acara tidak ada masalah, namun aneh juga seolah-olah sudah tidak ada kasus lain lagi yang mereka harus tangani. Padahal, pihak Polda baik Kejkasaan masih memiliki kasus-kasus besar yang belum diselesaikan,” ungkap Angga–sapaan akrab Anggareksa.

Ia juga mendesak kedua penegak hukum itu melakukan pemanggilan kepada Ketua KPU Makassar. Sebab kata Angga, secara tidak langsung Ketua KPU mengetahui peruntukan anggaran tersebut.

Polda Sulsel sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Masing-masing mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Sabri, Kasubbag Teknis KPU Makassar, Nur Haeriah, Kepala Divisi Hukum KPU Makassar, Wahid Hasyim Lukman dan Kepala Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Andi Saifuddin.

Sebelumnya, KPU RI pada 17 Oktober lalu mengutus tim dari inspektorat untuk memeriksa dokumen laporan keuangan KPU Makassar semester II tahun 2017 terkait anggaran dana hibah Pemkot.

Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan review inspektorat Setjen KPU terhadap laporan keuangan, tahun 2017 dana hibah Pilwalkot terdapat selisih Rp 2,77 miliar. Data itu berbeda dengan data dari KPU Makassar.

Anehnya, hingga saat ini Sekretariat KPU Makassar belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap sejumlah biaya yang belum terbayarkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

Bahkan informasi yang dihimpun, sebesar Rp1,8 miliar honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tertunggak selama dua bulan. Begitu juga dengan honor kuasa hukum sebesar Rp700 juta juga mengalami hal yang sama.

Tidak hanya itu, pembayaran untuk pengadaan logistik senilai Rp750 juta yang meliputi surat suara, template (tuna netra), hologram, printer, laptop, komputer, pembuatan film dokumenter dan application challenge serta honor verifikasi faktual pendataan pemilih juga sama. (*)


div>