MINGGU , 20 JANUARI 2019

Kejati ‘Buru’ Tersangka Underpass Bandara

Reporter:

Iskanto

Editor:

Sugihartono

Jumat , 23 November 2018 10:30
Kejati ‘Buru’ Tersangka Underpass Bandara

ASEP/RAKYATSULSEL PEMBANGUNAN UNDERPASS. Suasana pengerjaan Underpass Simpang Lima Bandara, Makassar, beberapa waktu lalu. Dengan konsisten hasilkan produk unggul, PT Semen Tonasa menyokong pembangunan infrastruktur di Sulsel, salah satunya pembangunan Underpass Simpang Lima Bandara.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel telah menetapkan dua nama tersangka dalam proyek pembebasan lahan pembangunan Underpas Bandara. Yakni masing – masing berinisial AR dan HR. Namun pihak kejaksaan mengungkapkan jika pihaknya sedang mengejar salah satu tersangka yakni HR yang hingga saat ini masih dinyatakan buron.

AR dan HR ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dalam pembebasan lahan pembangunan underpass. AR bertindak sebagai sekretaris satuan tugas pengadaan tanah dan HR bertindak seolah-olah sebagai kuasa penerima anggaran atas lahan yang masuk dalam pembebasan proyek.

Kepala Kejati Sulsel, Tarmizi mengungkapkan, jika AR sendiri telah ditahan oleh pihak Kejaksaan, sementara satu tersangka lainnya yakni HR masih berstatus buron.
“Sudah ada tersangkanya, dua orang, AR dan HR. AR sudah kami tahan, sementara HR masih buron,” terangnya.

Tarmizi mengatakan jika pihaknya telah beberapa kali melakukan panggilan kepada HR, namun yang bersangkutan tidak pernah datang dan mangkir. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin meminta kepada HR untuk kooperatif dan segera memenuhi panggilan Jaksa.

“Kalau bisa, tersangka cukup memenuhi panggilan pemeriksaan saja dulu. Karena kalau tidak memenuhi pemanggilan, atau bahkan mempersulit penyidikan, pastinya berkonsekuensi negatif buat tersangka nantinya secara hukum,” ujarnya.

Sementara, Direktur Anti Corruption Comitee (ACC) Sulsel, Abdul Muthalib, meminta Jaksa untuk tak mengabaikan peran seluruh pihak yang tergabung dalam panitia pengadaan lahan.

“Temuannya kan salah bayar, jadi secara struktural seharusnya semua panitia pengadaan lahan harus bertanggungjawab, karena hal tersebut adalah produknya,” tandas Muthalib. (*)


div>