SABTU , 20 OKTOBER 2018

Kejati Diminta Usut Proyek Pelabuhan Benteng Selayar

Reporter:

Irsal

Editor:

asharabdullah

Senin , 26 Februari 2018 15:26
Kejati Diminta Usut Proyek Pelabuhan Benteng Selayar

Kantor Kejati Sulsel (int)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk mengusut indikasi dugaan korupsi proyek pembangunan fasilitas pelabuhan laut Benteng di Kabupaten Kapulauan Selayar.

Proyek tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau bestek.

Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun mengatakan, hasil pengerjaan proyek tersebut, bisa mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

“Kita minta Kejati turun tangan dalam mengusut proyek tersebut. Sebab kami menduga ada potensi kerugian negaranya,” tegas Kadir Wokanubun, Minggu (25/2) kemarin.

Sebab menurut data dan informasi yang diperoleh, ketebalan dan mutu beton, panjang maupun lebar pekerjaan penyelesaian pelabuhan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan diduga kuat ada pengurangan volume yang telah dianggarkan dalam RAB.

Dimana mutu beton dan tiang yang terpasang dinilai tidak melalui proses uji mutu, serta standar pabrikasi.

“Sehingga sangat rentan dan rawan ambruk, tidak ada jaminan kalau pelabuhan itu bisa saja ambruk, karena kesalahan konstruksi. Tentu saja hal itu bisa merugikan masyarakat yang nantinya menggunakan sarana pelabuhan tersebut,” tandasnya.

Pekerjaan pemasangan batu, maupun kedalaman penggalian pondasinya juga diduga tidak sesuai dengan bobot volume yang telah ditentukan petunjuk teknisnya.

Karena campuran semen dan pasir lebih banyak pasir dengan perbandingan 1 sak semen dicampur dengan 5 gerobak pasir. Sehingga kekuatan pemasangan batu dan pondasi pelabuhan, tidak kuat serta mengikat antara campuran pasir dan semen.

Dimana pada sebagian sebagian pemasangan tiang pancang balok beton yang dipasang. Menggunakan tiang pancang balok beton yang lama atau tiang lama.

“Dimana diduga kuat ada pengurangan bobot volume pekerjaan dalam pembuatannya,” ujar Kadir.

Proyek tersebut, lanjutnya, disinyalir juga tidak mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Kami berharap agar pihak Kejati tidak menutup mata dan mau mengusut adanya dugaan penyimpangan pada proyek tersebut,” cetusnya. (*)

 


div>