MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Kejati Dinilai Gagal Paham

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Jumat , 09 Juni 2017 14:13
Kejati Dinilai Gagal Paham

Ilustrasi.

MAKASSSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin menanggapi tudingan lembaga Anti Commitee Corruption (ACC) Sulawesi soal transparansi kejaksaan dalam penghentian penyidikan kasus (SP3) korupsi di kejaksaan.

Salahuddin mengaku, tidak pernah menutupi informasi apapun terkait kasus yang ditangani pihaknya. Sebab, informasi sangat penting diberikan kepada masyarakat terutama terkait kinerja Kejati.

“Kan kalian tahu sendiri, jika kalian butuh informasi maka saya berikan sesuai yang ingin diketahui,” kata Salahuddin diberitakan Rakyat Sulsel, Jumat (9/6).

Ia melanjutkan, dalam hal pemberian informasi, tidak ada aturan yang mengatakan laporan kasus yang ditangani pihak Kejati ada tembusan ke masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

“Laporan tembusan penanganan kasus itu hanya pada instansi terkait, contohnya tembusan kepada KPK, tidak ada itu tembusan kepada masyarakat atau LSM,” ungkap Salahuddin.

Menanggapi itu, Badan Staff Pekerjaa Lembaga Anti Commitee Corruption (ACC), Wiwin Suwandi mengatakan pihak kejati gagal paham dalam pemberian informasi kepada publik pasalnya. Dalam aturan undang-undang keterbukaan informasi publik yaitu Pasal 18 UU KIP No 14 tahun 2008 yang mengatakan bahwa informasi SP3 bukan merupakan informasi yang dirahasiakan.

“Artinya bisa diaskses oleh publik, jadi memberikan informasi dan dokumen SP3 merupakan perintah dari Undang-undang,” ujar Wiwin Suwandi.

[NEXT-RASUL]

Menurutnya, Kejati telah lupa akan posisinya sebagai aparat negara yang digaji oleh rakyat melalui pajak. Semestinya, lanjut Wiwin, ada hak rakyat mengetahui penanganan perkara dari penegak hukum, termasuk SP3.

“Apalagi alasan-alasan SP3 yang sama sekali tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, sebut saja Pasal 4 UU Tindak Pindana Korupsi menyebutkan pengembalian kerugian negara tidak menghapus unsur pidana dan hal itu indikasi bahwa kejaksaan tidak mematuhi UU Tipikor. Kita meminta informasi dan dokumen SP3 sebagai cara rakyat mengukur akuntabilitas kinerja penegak hukum,” tambahnya.

Sebelumnya, ACC menyebutkan sedikitnya ada enam SP3 kasus tindak pidana korupsi yang diterbitkan oleh Kejati Sulselbar, Kejari Parepare dan Kejari Bone. (***)


div>