SELASA , 18 DESEMBER 2018

Kejati Kembali Periksa Pegawai Dinas Kehutanan Sulsel

Reporter:

Iskanto

Editor:

Senin , 17 September 2018 19:10
Kejati Kembali Periksa Pegawai Dinas Kehutanan Sulsel

Ilustrasi pemeriksaan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel kembali melakukan pemeriksaan tiga pegawai lingkup Dinas Kehutanan Sulsel atas kasus dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.  Pemeriksaan ini untuk mengintensifkan kasus yang diduga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel 2017.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menuturkan jika pemeriksaan ini untuk mengumpulkan bahan keterangan yang masih pada tahap penyelidikan

” Ini sifatnya pengumpulan bahan dan keterangan, masih tahap penyelidikan,  Jadi saksi – saksi tersebut dimintai keterangan dan klarifikasi”  tuturnya di kantor Kejati Sulsel, Senin (17/9).

Adapun nama – nama yang diperiksa sebagai saksi pada penyelidikan kali ini yakni mantan Kepala Seksi pengembangan pembenihan tanaman hutan, Ahmad SH. MH, Kepala Seksi kegiatan sertifikasi dan pembenihan tanaman hutan, Alim Mahmud dan PNS di Dinas Kehutanan Sulsel, Alfonsina.

Meskipun telah melakukan pemeriksaan saksi dan menggali serta mengumpulkan fakta – fakta dan alat bukti serta keterangan kasus. Namun Salahuddin mengaku belum bisa membeberkan dan mengungkapkan terlalu jauh soal penangan kasus tersebut. Sebab ia menilai masih terlalu dini untuk diungkap ke publik.

Diketahui Penggunaan anggaran kegiatan pengadaan dan perjalanan dinas yang menggunakan APBD Sulsel tahun anggaran 2017 tersebut disinyalir ada indikasi rekayasa. Laporan pertanggung jawaban anggaran kegiatan tersebut diduga fiktif serta adanya dugaan pemotongan anggaran kegiatan. Selain itu juga ditemukan adanya dugaan rekayasa laporan pertanggung jawaban anggaran fiktif

Pada anggaran bahan bakar kendaraan, makan minum, honor tenaga pengamanan kantor dan anggaran kegiatan perjalanan dinas fiktif.

Serta adanya dugaan pemotongan anggaran kegiatan sebesar 30 persen, dari seluruh pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Dishut Sulsel pada tahun 2017 lalu. (*)


Tag
div>