RABU , 17 OKTOBER 2018

Kejati Kewalahan Tangkap 32 DPO

Reporter:

Irsal

Editor:

asharabdullah

Senin , 23 Juli 2018 10:25
Kejati Kewalahan Tangkap 32 DPO

Kantor Kejati Sulsel (int)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati ) Sulsel masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menangani dan menuntaskan persoalan hukum, terkhusus untuk menangkap orang yang masuk dalan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pasalnya, Kejati masih mempunyai tunggakan DPO yang hingga saat ini masih belum tertangkap yang jumlahnya tak sedikit, yakni mencapai 32 orang.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Tarmizi, mengatakan, para DPO tersebut terdiri dari tersangka, terdakwa dan terpidana yang berada di wilayah kerja Kejati Sulselbar. “Kajati masih mempunyai DPO yang cukup banyak yakni 32 orang,” bebernya.

Pihak kejaksaan, kata dia telah melakukan upaya untuk terus menangkap para buron, langkah yang dilakukan pihaknya yakni telah menjalin koordinasi seluruh Kejati yang ada di Indonsia.

“Kita sudah kerja sama dengan Adhiyaksa Monitoring Center (AMC) Intelijen Kejaksaan Agung, dan telah berkoordinasi dengan seluruh Kejati,” tambahnya.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Tugas Utoto mengaku, jika kerugian negara yang ditimbulkan oleh para DPO tersebut ada yang mencapai Rp10 miliar.

“Kerugian negara bervariasi. Berkisar dari Rp 1 sampai 10 miliar. Kebanyakan dari proyek Infrastruktur,” tutur Tugas.

Saat disinggung adanya kemungkinan DPO melarikan diri ke luar negeri, Tugas Utoto pun tak membantah dan juga tak membenarkan.

“Kemungkinan ada (yang di luar negeri). Karena yang terlalu lama bisa dimungkinkan berada di luar negeri. Tapi kita sudah melakukan pencekalan,” pungkas.

Adapun yang masuk DPO seperti, Soedirjo Aliman alias Jeng Tang, tersangka kasus reklamasi di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo Makassar yang ikut menyeret Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Muhammad Sabri sebagai terpidana. Nama Jeng Tang yang pernah santer dikabarkan kabur ke Singapura itu, berada di urutan pertama DPO Kejati Sulsel.

Nama yang juga masuk daftar DPO adalah Ronny Chandra, Direktur Utama PT Guna Cipta Karya, terpidana kasus korupsi pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Mamuju, Sulawesi Barat. Lalu 30 nama DPO lainnya itu adalah M Ali Panangi, A Anwar Daeng Pasikki, H Patta Rapanna, Ir Ikbal Lewa, Ahmad Rusydi.

Kemudian Hendrik Rahman, Mubassir, Boni Tabrani, Syamsuddin Abbas, Arwin, Risman, Hj Ani, Abd Makmur, Jamal Stanza, Amir Hamzah, Rusmadi Chandra, M Tahir Karim, Marliadi Pasra, Abd M Suyuti, Hamnir, Tuppu Darmawan, Qenardi, Ir Juliadi, Munir, Arjuni, Hamka, H Petta Paranna, Anwar, Abd Hamid dan Kamaluddin.

Adapun DPO yang telah tertangkap, ada delapan orang terpidana masing-masing Taufan Ansar Nur di kasus korupsi pasar Pabaeng-baeng, Kota Makassar, Herry kasus penipuan Rp 22 miliar, HM Tahir Karim dan Alam Bahri kasus korupsi Rp 41 miliar pada BPD Sulselbar di Daerah Pasang Kayu, Propinsi Sulawesi Barat, Ir Husain Abd Razak kasus korupsi revitalisasi peralatan bengkel pada SMK Negeri BPPTK Propinsi Sulsel, Arsyad Manronyo kasus korupsi dana KUR BRI, Nilawati dan H Kahar Husain.

Di kesempatan yang sama, Kajati Sulsel ini menyebutkan, di periode Januari-Juli 2018, pihaknya memproses 13 kasus menonjol yang mendapat banyak perhatian publik. Paling pertama adalah kasus penggelapan, penipuan, TPPU dana umrah oleh PT Abu Tours sebesar Rp 1,4 triliun yang saat ini sudah dalam tahap 2 atau persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan. (*)


div>