JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Kejati MoU 14 Instansi di Sulsel

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 22 Maret 2017 11:34
Kejati MoU 14 Instansi di Sulsel

Kepala Kejati Sulselbar Jan Samuel Maringka (kiri) bersalama dengan salah satu perwakilan dari 14 persero di Sulsel yang menjalin kerja sama pada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel di Kantor Kejati Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (21/3). foto: asep/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan 14 intansi di wilayah hukum Sulselbar, di Gedung Kejati Sulselbar, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Selasa (21/3).

Instasni tersebut antara lain Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel, Perum Bulog Sulselbar, LPP, TVRI, RRI, Nusantara IV, Perusahan Daerah Sulsel, BBWS Pompengan Sungai Jenneberang, PT Persero Tbk, Cab VII Makassar, PT Angkasa Pura I, PT Hutama Karya Wilayah V, PT Semen Tonasa, Sucapindo Cabang Makassar, PT Industri Kapal Indonesia, PT Perusahaan Perdangan Indonesia dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sulsel.

“Sebenarnya ada 17 instansi yang ingin kita lakukan kerjasama demi meningkatkan sinergitas pembangunan di Sulsel. Namun ada dua yang saat ini tidak bisa karena sementara pergeseran kepemimpinan,” kata Jan Samuel Maringka, Kepala Kejati Sulselbar diberitakan Rakyat Sulsel, Rabu (22/3).

Jan menuturkan, kerja sama ini bukan untuk memudahkan seluruh stakeholder melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, namun hanya sebagai pengayom dan pengawasan.

“Ini masalah perdata dan tata usaha negara, yang jelas tidak terkait dengan pidana. Masalah pidana tetap jalan, namun proses pembangunan di Sulsel juga bisa berjalan dengan tepat sasaran dan waktu,” ujarnya.

Dijelaskan, jika 14 instansi yang sudah meneken MoU ini menemui masalah dalam pembangunan, bisa melakukan koordinasi dengan kejaksaan.
“Ini bagian dari TP4D, contohnya jika mereka terkendala mengenai persoalan pembebasan lahan mereka melibatkan kejaksaan, sebagai pengacara tatausaha negara,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL]

Sementara, Pakar Hukum Universitas Bosowa Makassar, Prof Marwan Mas, mengatakan, MoU tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Karena selama ini, banyak kepala daerah yang takut mengeluarkan kebijakan pembangunan.

“Itu tidak mengapa sepanjang pencengahan. Karena saat ini Kejagung telah membentuk perlidungan terhadap pengadan barang dan jasa yang mendampingi kepala daerah atau instansi dalam pengadaan barang. Apalagi saat ini begitu banyak keluhan dari kepala daerah jika mereka takut mengambil kebijakan,” ujarnya.

Dalam upaya pencegahan ini, pemerintah akan diarahkan oleh kejaksaan agar tidak melakukan tindak tindak pidana korupsi.

“Kan banyak yang biasa melenceng pada saat tahap perencanaannya tidak sesuai dengan perjanjian, yang ini harus diawasi oleh kejakaan,” katanya.

Walau pihak kejaksaan telah melakukan MoU dengan beberapa istansi, pihaknya meminta seluruh pihak terkait agar tetap melakukan pengawasan. “Masyarakat harus juga melakukan pengawasan, jangan sampai ada kong kalikong,” ungkapnya. (***)


div>