SELASA , 19 JUNI 2018

Kejati Siapkan 8 JPU Kawal Sidang Mantan Kepala BPKA

Reporter:

Irsal

Editor:

asharabdullah

Rabu , 30 Mei 2018 11:00
Kejati Siapkan 8 JPU Kawal Sidang Mantan Kepala BPKA

Kantor Kejati Sulsel (int)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor dan Uang Makan Minum (Mamin) Pegawai, dilingkup Pemkot Makassar. Yang menjerat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Erwin Syarifuddin Haiyya.

Berkas Erwin Syarifuddin Haiyya, yang saat ini telah berstatus sebagai terdakwa, kini memasuki babak baru dalam proses hukum, yakni akan menjalani tahap persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Dimana dalam penanganan perkara ini, ada sekitar 8 orang tim JPU yang telah ditunjuk untuk mengawal sidang perkara tersebut. Bahkan JPU telah menyusun Rencana Dakwaan (Rendak) perkara tersebut setelah berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21).

“JPU telah siap melimpahkan perkara tersebut, ke pengadilan Tipikor,” tukas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Salahuddin, Selasa (29/5).

Hanya saja menurut Salahuddin, JPU masih akan melakukan koordinasi dengan pihak pengadilan, untuk memastikan jadwal serta rencana pelimpahan perkara tersebut.

Rencana JPU masih akan melakukan pengecekan ke pihak pengadilan, terkait kesiapan pihak pengadilan untuk menerima pelimpahan berkas perkara tersebut.

“Karena jangan sampai jadwalnya berubah, apalagi ini banyak hari libur,” pungkasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak JPU mesti harus memastikannya terlebih dahulu. Sebab masa penahanan pertama terdakwa itu 20 hari. Makanya, sambung Salahuddin, pihak pengadilan menunda menerima pelimpahan perkara tersebut.

Rencana masa penahanan terdakwa akan di perpanjang oleh JPU, sebelum masa penahanannya habis.
“Kalau pihak JPU sudah tidak ada kendala, berkasnya tinggal dilimpahkan saja. Tapi itu semua tergantung dari pertimbangan dari pihak pengadilan saja,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Erwin Haiyya diduga telah melakukan order fiktif dengan tujuan pribadi, dimana akibat perbuatan tersangka. Negara mengalami kerugian hingga Rp300 juta.

Selain itu juga Erwin Syafruddin Haiyya disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf i Undang undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tak hanya itu saja dalam kasus ini juga penyidik menjerat tersangka dengan undang undang nomor 8 tahun 2010, tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (*)


div>