SENIN , 18 DESEMBER 2017

Kejati Telaah Dana Operasional Penyuluh KB Palopo

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Senin , 23 Oktober 2017 14:25
Kejati Telaah Dana Operasional Penyuluh KB Palopo

Kantor Kejati Sulsel (int)

MAKASSAR, RAKSYATSULSEL.COM  – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel diminta mengusut dugaan penggunaan dana operasional penyuluh Keluarga Berencana (KB) fiktif di Kota Palopo. Hal ini dikemukakan Ketua Lembaga Anti Korupsi Pembela Rakyat (PERAK), Adiarsa MJ, Minggu (22/10) kemarin.

Adiarsa mengatakan, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017, ditemukan adanya fakta anggaran operasioanal UPT penyuluh KB sebesar Rp 250 juta yang diduga tidak dibayarkan.

Dana fiktif tersebut, merupakan anggaran operasional UPT penyuluh KB. Dimana nilainya mencapai ratusan juta rupiah, namun dana untuk insentif penyuluh tidak pernah diterima ataupun dibayarkan,” ujar Adiarsa.

“Kasihan penyuluh dan stafnya tidak diberikan haknya. Maka dari itu, pihak kejaksaan, baik itu Kejari Palopo atau Kejati Sulsel harus segera mengusut kasus ini, apalagi ini menyangkut adanya dugaan kerugian negara, serta menyangkut hak orang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan pihaknya mengapresiasi adanya informasi tersebut.

Ia mengatakan akan segera menindaklanjuti adanya informasi tersebut. “Nanti kita akan koordinasikan dulu dengan pihak Kejari Palopo,” ujarnya. (*)


div>