SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Keluarga Darung Gugat Lokasi Kantor Desa Saruran

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 07 September 2015 15:32

ENREKANG, RAKYATSULSEL.COM – Keluarga besar Darung (Ambe Naja), warga Desa Saruran Kecamatan Anggeraja, beramai-ramai mendatangi gedung DPRD Enrekang, Senin (7/9). Mereka menuntut hak atas tanah milik keluarga Darung dikembalikan.

Saat ini, di atas tanah seluas 40×40 meter yang mereka tuntut tersebut, telah berdiri bangunan milik berupa kantor desa, Pustu dan balai pertemuan desa.

“Kami minta agar tanah warisan nenek kami dikembalikan!” ujar Najamuddin, yang menjadi juru bicara keluarga Darung.

Menanggapi hal tersebut, Nurman Amir Erangbatu, anggota DPRD Enrekang yang menerima aspirasi keluarga Darung, menyatakan bahwa jika memang berkas-berkas dan bukti-bukti surat yang diperlihatkan benar dan sah, sebaiknya pemerintah mengembalikan saja tanah milik warga.

“Pasalnya tidak sedikit gedung pemerintah dibangun di atas tanah yang belum bersertifikat. Dan saat digugat di pengadilan, warga yang menang,” ujar Nurman yang juga politisi Golkar ini.

Menanggapi sengketa tersebut, Camat Anggeraja Ahmad Nur menyatakan bahwa kasus ini sudah puluhan tahun berlangsung dan belum ada penyelesaian hingga kini.

“Setahu saya, sejak diserahkan, pemerintah tidak pernah mengembalikan ke pihak keluarga. Apa lagi sudah ada bangunan milik pemerintah di atas tanah tersebut,” kata Ahmad Nur.

Ditempat yang sama, Saiful yang diundang mewakili Kepala BPN Enrekang menjelaskan bahwa pihak pertanahan untuk sementara waktu tidak akan menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa tersebut. “BPN untuk sementara tidak menerbitkan sertifikat tanah yang dalam sengketa, baik yang diajukan oleh pemerintah maupun yang diajukan warga yang mengaku pemilik sah lokasi kantor desa tersebut,” jelas Saiful.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Pemkab Enrekang, Muh. Nohong mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan dana sebagai persiapan ganti rugi tanah milik warga. “Namun saya tidak akan sembarangan memberikan ganti rugi kepada warga yang melakukan gugatan kepada pemerintah,” tegas Nohong.


div>