SENIN , 16 JULI 2018

Kembali Menghidupkan GBHN

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 22 Januari 2016 13:29
Kembali Menghidupkan GBHN

Armin Mustamin Toputiri

Ketika menyampaikan pidato pada pembukaan Rakernas PDI-P, 10 Januari 2016 yang lalu, di Jakarta, Ketua Umum PDI-P, Megawati, menyampaikan sudah saatnya visi dan misi personal para pemimpin untuk dirubah dengan konsep jangka panjang. “Indonesia ini nanti mau jadi apa? Jangan sampai konsep Indonesia berubah terus hanya karena pemimpinnya berganti,” jelas Megawati yang berharap agar konsepsi jangka panjang haluan negara, segera disusun.

Di kesempatan yang sama, Presiden RI, Joko Widodo yang menyampaikan sambutan setelah Megawati, menyampaikan dukungannya terhadap gagasan perlunya merumuskan konsepsi haluan negara yang berjangka panjang. “Agar kita tidak lagi memikirkan haluan negara yang jangka pendek dalam masa lima hingga sepuluh tahun saja, tapi kita juga harus memikirkan konsep haluan negara yang berjangka panjang untuk ke depannya,” jelas Joko Widodo.

Pernyatan seragam disampaikan antara Megawati dan Joko Widodo, mengingatkan kembali pada rumusan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) di masa Orde Baru, yang ditetapkan MPR-RI dan dijalankan sepenuhnya oleh Presiden RI, Soeharto, selaku mandataris MPR-RI. GBHN menjadi acuan bagi pemerintah tentang arah dan kebijakan pembangunan yang dijalankan, sekaligus menjadi pinjakan bagi DPR/MPR-RI untuk menilai sejauhmana kinerja pemerintah.

Namun di era reformasi ketika dilakukan amandemen UUD 1945, mulai diberlakukan sistem presidensial. GBHN dengan sendirinya ditiadakan, karena MPR-RI bukan lagi berposisi lembaga tertinggi negara untuk menyusun GBHN dan memintai pertanggungjawaban pada Presiden RI. Sementara Presiden RI, juga bukan lagi mandataris MPR-RI, sehingga Presiden RI memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan nasionalnya secara sendiri-sendiri.

Akibat karena tiap Presiden RI menyusun visi dan misinya sendiri-sendiri, maka konsekuensi yang harus ditanggung oleh negara, seperti nasibnya yang disampaikan seragam oleh Megawati dan Joko Widodo. Arah, kebijakan, dan program pembangunan nasional, tidak lagi berorientasi dan berkesinambungan secara jangka panjang, karena masing-masing presiden menjalankan program sesuai visi dan misinya. Dan juga tidak lagi mempertanggungjawabkan kepada MR-RI.

Bahkan risikonya karena saat amandemen UUD 1945 juga menghasilkan penguatan otonomi daerah sehingga sulit dihindari adanya perencanaan pembangunan secara berjenjang. Maka saat ini, Indonesia memiliki empat tingkatan perencanaan pembangunan yang berlaku, yaitu; perencanaan tingkat desa, kabupaten/kota, propinsi dan tingkat nasional. Keempatnya, tidak berjalan seiring karena benturan logika pemerintahan yang masing-masing dipilih langsung.

Negara memang berada dalam posisi dilematis. Satu sisi dipandang perlu adanya perencanaan pembangunan secara berkelanjutan seperti disampaikan Megawati yang ikut diamini Presiden RI, Joko Widodo, tapi sisi lain menurut sejumlah pakar tata negara, jika GBHN ingin dihidupkan kembali, sama saja mengandemen ulang UUD 1945, lalu menjadikan Presiden RI kembali sebagai mandataris MPR-RI. Bahkan konseps PDI-P bakal dikadikan haluan jangka panjang.


Tag
div>