MINGGU , 21 JANUARI 2018

Kembalinya Daulat Rakyat

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 21 Januari 2015 12:49

Oleh : Ema Sofyan S/Aktivis Perempuan

 

DPR akhirnya menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.

Pengesahan ini tentunya dengan berbagai macam catatan.  Seperti calon yang tidak lagi berpasangan, penyelesaian sengketa pilkada, persoalan uji publik bagi bakal calon, dinasti politik dan persoalan lainnya.

Tentunya suatu kemajuan yang ditorehkan oleh parlemen yang selama ini telah terkikis legitimasinya akibat konflik internal.

Dengan disetujuinya Perppu Pilkada, berarti penyelenggara pemilu kini memiliki landasan hukum. Sehingga penyelenggara tidak lagi gamang dalam membuat regulasi terkait pilkada. Demikian pula pada komisioner kabupaten/kota telah dapat bergerak untuk membuat rencana anggaran dan terpenting menyusun jadwal penyelenggaraan atau pemungutan suara.

Apalagi saat ini KPU telah menyusun 12 draf rancangan peraturan KPU yang merupakan proyeksi dari perppu yang menjadi landasan hukum pilkada.

Yang tidak kalah ramainya dibicarakan saat ini dalam Perpu Pilkada, adalah persoalan dinasti. Bagi penulis dalam sistem demokrasi, siapapun berhak untuk dipilih dan memilih. Bahkan siapapun berhak menang dan kalah dalam suatu proses tahapan pilkada. Lebih jauh, dalam pemilu dan pilkada misalnya, tidak salah kalau yang terpilih adalah anak atau cucu dari seorang tokoh atau pejabat atau bekas pejabat sebelumnya. Yang kebetulan pejabat pendahulu tersebut telah berhasil dalam mensejahterahkan masyarakatnya.

Kita sepakat bahwa demokrasi menyediakan ruang bagi elemen terkecil sosial-politik untuk berekspresi, termasuk yang berbasis pada trah dan dinasti. Yang salah adalah kalau ada pikiran yang kemudian direalisasikan melalui rekayasa yang tidak benar untuk terpilihnya seseorang kandidat, karena dia termasuk trah dari seorang pejabat atau pemodal. Sehingga ia terpilih bukan karena kualitas tapi karena dipaksa secara psikologis oleh kekuatan politik trah yang melahirkan dinasti politik.

Tugas partai politik membuat pendidikan politik terkhusus buat kadernya agar menjadi pemilih yang sadar dan bertanggung jawab. Sadar, bahwa kita memilih calon kepala daerah, karena visi dan misinya yang sangat mungkin diwujudkan, bukan sekadar janji yang muluk-muluk melampaui batas kemampuan dan kepantasan.

Bertanggung jawab, bahwa kita siap menerima hasil dan kualitas kerja dari calon kepala daerah yang kita pilih. Lalu jika terpilih, misalnya, maka sebagai pemilih dan kita tidak berhenti untuk menagih janji-janji kepala daerah yang telah terpilih dari pertarungan pilkada.

Pada akhirnya kita sepakat bahwa instrumen hukum yang demokratis pada akhirnya juga akan melahirkan pemimpin yang kredibel dan mampu membawa amanah bagi orang yang telah memilihnya. (*)


Tag
div>