SELASA , 16 OKTOBER 2018

Kemdagri Setuju Tujuh SKPD Pemprov Sulsel Naik Kelas

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 06 Desember 2016 13:27
Kemdagri Setuju Tujuh SKPD Pemprov Sulsel Naik Kelas

int

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemdagri) telah menyetujui susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulsel. Ada tujuh badan yang naik kelas menjadi dinas. Sementara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menjadi Badan Pendapatan Daerah.

Sementara yang SKPD lain, ada beberapa yang berubah nama. Ini menyusul tupoksi mereka berubah. Semua disesuaikan dengan UU No. 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkan Daerah.

Tujuh SKPD yang naik kelas tersebut masing-masing; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dibagi dua. Jadinya Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Dinas Perhubungan dan Kominfo juga dipisah. Jadinya Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Lalu SKPD yang berubah nama yakni Dinas PSDA berubah nama menjadi Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dinas Bina Marga menjadi Dinas Bina Marga dan Konstruksi. Kemudian Distarkim berubah menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Sekprov Sulsel, Abdul Latif mengatakan, perubahan ini sesuai dengan aturan pusat. Kendati begitu, tetap disesuaikan dengan tupoksi dan urusan wajib di daerah.

“Tidak banyak yang berubah pola kerjanya. Kita juga sudah siapkan pedoman tugasnya,” kata Abdul Latif, Selasa (6/12/16).

Bulan ini, seluruh pejabat untuk SKPD tersebut harus diisi. Sebelum Januari, semua harus ada pejabatanya.

Sebelumnya Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo berharap tidak akan ada pejabat yang dirugikan dari utak atik pejabat ini. Artinya SKPD yang hilang seperti Biro Kerja Sama, harus dialihkan pejabatanya ke instansi lain. (fo/rso)


div>