SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Kemenaker : Tidak Ada Lagi Upah Buruh di Bawah UMP

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 29 April 2017 22:38
Kemenaker : Tidak Ada Lagi Upah Buruh di Bawah UMP

Demo buruh beberapa waktu lalu (Ismail Pohan/Indopos/JawaPos.com)

JAKARTA – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengklaim kebijakannya telah berpihak kepada buruh. Kini sudah tidak ada lagi buruh yang digaji di bawah upah minimum provinsi (UMP).

Direktur Pengupahan Kemenaker Andriani mengatakan, berdasarkan tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang upah minimum, saat ini tidak ada lagi buruh yang digaji di bawah upah minimum oleh perusahaan.

“Jadi sudah sejalan dengan tuntutan buruh yang ingin upah sejahtera,” ujar Adriani dalam sebuah diksusi di Universitas Pertamina, Jakarta, Sabtu (29/4).

Dia menegaskan, bagi perusahaan tetap memberikan gaji di bawah upah minimum akan terkena sanksi berupa kurungan penjara. “Inilah yang diwajibkan di perusahaan,” katanya.

Saat ini Kemenaker terus melakukan sosialisasi terhadap PP tersebut. Sehingga ke depan tidak ada lagi buruh yang mengeluhkan tentang kesejahteraan. “Jadi tidak ada ketidakadilan pemberian upah,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI‎) Said Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan yang dibawa pada peringatan 1 Mei atau dikenal dengan hari buruh internasional.

Tuntutan pertama adalah, menetapkan PP Nomor 78/2015 yang membatasi kenaikan upah. Kedua mengeluarkan kebijakan pemagangan berkedok pendidikan di mana orang yang bekerja hanya diberikan uang saku. Dan ketiga, menetapkan PP Nomor 45/2015 yakni nominal iuran dan besaran manfaat jaminan pensiun yang sangat kecil. (cr2/JPG)


div>