RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Kementan-KADIN Teken MoU Stabilisasi Pasokan Pangan

Reporter:

Editor:

Iskanto

Jumat , 07 September 2018 09:09
Kementan-KADIN Teken MoU Stabilisasi Pasokan Pangan

int

DENPASAR, RAKYATSULSEL.COM – Kementerian Pertanian menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengenai Stabilisasi Ketersediaan Pasokan Pangan dan Percepatan Ekspor Komoditas Pertanian. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani di The Anvaya Beach and Resort Bali pada Kamis (6/9).

Menteri Amran menjelaskan nota kesepahaman mencakup antara lain stabilisasi ketersediaan pasokan pangan, akselerasi peningkatan ekspor pertanian dan pangan melalui pelibatan dan pemberdayaan, serta memperkuat sinergitas bisnis antarpetani produsen.

Nota Kesepahaman juga menyepakati perlunya pertukaran data dan/atau informasi komoditas pertanian serta kegiatan dan koordinasi lainnya. Kesepakatan tersebut diharapkan mampu mendorong kerjasama yang lebih erat dengan pelibatan dan pemberdayaan BUMD/PERUSDA, BUMN, dan perusahaan swasta serta petani produsen.

“Koordinasi yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini, bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi pencapaian yang berhasil diraih Kementerian Pertanian selama empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK, dengan dukungan segenap pemangku kepentingan di sektor pembangunan pertanian Indonesia,” kata Amran.

Sejauh ini data pertanian menyebut nilai produksi pertanian 2017 mencapai Rp1.344 triliun atau naik Rp 350 triliun dari posisi 2013. Selain itu, pada 2017 ekspor Indonesia mencapai USD168,81 miliar, naik 16,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD145,18 miliar. Sedangkan nilai ekspor sektor pertanian mencapai Rp 440 triliun pada 2017 atau meningkat 24 persen.

Substitusi Impor Sektor Pertanian

Sementara itu, untuk mendukung upaya Pemerintah mengendalikan neraca perdanganan, Kementerian Pertanian berupaya mengembangkan 13 komoditas substitusi impor.

Komoditas tersebut antara lain gandum, tebu, sapi/daging sapi, kedelai, kapas, susu, bawang putih, kacang tanah, dan pati ubi kayu. Produk-produk tersebut sangat mungkin disubstitusi atau diganti dengan komoditas lokal yang sama atau komoditas lokal lainnya.

Untuk itu, diperkirakan akan ada kebutuhan total investasi komoditas substitusi impor sebesar Rp 68,08 triliun atau Rp13,62 triliun per tahun. Investasi ini akan memberikan penciptaan total kesempatan kerja sebesar 1,87 juta orang, atau 0,37 juta orang per tahun, serta potensi penghematan devisa Rp 83,76 triliun selama lima tahun.

“Hal ini sangat dimungkinkan karena Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha,” jelas Amran.

Untuk mendorong iklim investasi, Kementan pada 15 Mei 2018 lalu telah meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Padu Satu Kementan yang berlokasi di Lantai Dasar Gedung B Kantor Pusat Kementan. Cukup dengan satu aplikasi, pelaku usaha bisa melakukan beragam proses yang melibatkan lintas kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

“Layanan Padu Satu mengedepankan prinsip trust, sehingga pelaku usaha tidak dituntut beragam persyaratan yang memberatkan untuk memulai usaha. Tentu dengan pola pengawasan yang lebih intensif,” jelas Amran.

Investasi pertanian  kata Amran mencapai Rp 45 triliun di 2017, atau naik rata-rata 14 persen per tahun sejak 2013. Sedangkan deregulasi 141 aturan yang selama ini menghambat iklim investasi di bidang pertanian, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, sehingga mampu menggenjot nilai investasi pertanian PMA-PMDN. Selama 2014-2017 nilai investasi naik 42.94 persen atau 10.74 persen per tahun.

Seiring dengan upaya substitusi impor di atas, Kementan juga terus mengupayakan peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian, yang sekaligus untuk menjaga inflasi tetap rendah. “Terutama dengan mengangkat potensi pertanian daerah telah terbukti dapat menekan laju inflasi dan meningkatkan daya saing komoditas. Laju inflasi rata-rata nasional menurun dari 6,38 persen pada 2015 menjadi 3,25 persen pada 2018,” tutup Amran. (Int)


Tag
div>