SENIN , 11 DESEMBER 2017

Kementerian Tunjuk Tujuh Koperasi Sebagai BUMR

Reporter:

Al Amin

Editor:

Lukman

Kamis , 07 Desember 2017 10:07
Kementerian Tunjuk Tujuh Koperasi Sebagai BUMR

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Sulsel, H Abd Malik Faisal. ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) RI akan menunjuk tujuh koperasi di Sulsel sebagai Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) pada 2018 mendatang.

Dari tujuh daerah tersebut nantinya akan mendapatkan pendampingan usaha dan bantuan modal untuk menunjang usahanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Abdul Malik Faisal, menjelaskan, koperasi yang akan berubah status ini, telah dipilih dan diseleksi sehingga dianggap telah layak untuk mengikuti program kementerian tersebut.

“Koperasi inikan memiliki badan usaha sendiri Badan Usaha Hukum (BUH) ini, akan ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan akan lebih fokus pada provit atau keuntungan. Nantinya, mereka akan fokus pada sektor pertanian ketahanan pangan. Contohnya di Sukabumi,” terang Malik, saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (6/12).

Malik membeberkan, hasil peninjauannya di kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, koperasi yang telah berubah diri menjadi BUMR, mengelola sekira 1.000 Hektare (Ha) sawah dengan pembiayaan sepenuhnya dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN yang konsultan ahlinya adalah Tanri Abeng.

Melihat perkembangan koperasi tersebut, akhirnya Kemenkop UKM mencoba melakukan hal yang sama, dibeberapa provinsi termasuk Sulsel, nantinya akan dilakukan pendampingan dari BUMN. “Kalau Sulsel sampai saat ini belum diketahui, BUMN apa yang akan mendampingi,” terangnya.

Khusus Sulsel, disebutkan ada tujuh koperasi dari berbagai daerah, diantaranya di Sidrap, Wajo, dan Maros. BUMR ini akan bertugas dalam menyiapkan bibit, proses penanaman sampai hasilnya dibeli Bulog. “Mereka yang akan bekerja sama langsung dengan Bulog nantinya,” papar Malik.

Untuk itu, Malik menyatakan, koperasi yang dipilih ini akan melakukan study banding langsung ke Sukabumi, pekan depan, dengan pendampingan langsung dari Dinas Koperasi.

“Mereka akan belajar di sana bagaimana mengelola BUMR yang baik, sehingga bisa diimplementasikan kedepannya. Cuma nanti yang akan ikut study banding sekitar lima koperasi, karena ada yang tidak memenuhi persyaratan, seperti lahan pertanian di Enrekang,” imbuhnya. (*)


div>