RABU , 19 DESEMBER 2018

Kendaraan Parkir Sembarang Bakal Ditindaki

Reporter:

Iskanto

Editor:

Selasa , 18 September 2018 13:10
Kendaraan Parkir Sembarang Bakal Ditindaki

Irianto Ahmad Turut Awasi Parkiran

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penanganan kendaraan yang kerap parkir di badan jalan hingga menimbukan kemacetan di sejumlah titik, baik jalan provinsi maupun nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) dan Balai Jalan, melainkan juga sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot).

Pasalnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) telah memberikan lampu hijau kepada pemkot dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota untuk menindaki pengguna kendaraan yang memarkir di sembarang tempat di jalan provinsi maupun balai.

NA mengatakan, pihaknya sudah sepakat dengan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto, untuk mengatasi masalah perparkiran yang kerap menimbulkan kemacetan di Makassar. Pasalnya, Makassar ini merupakan wilayah kerja dari Wali Kota berprestasi tersebut.

“Kita hanya memberikan masukan kepada Pak Wali tentang bagaimana gedung perkawinan harus dilengkapi parkir, sehingga jangan ada parkir di badan jalan,” katanya, Senin (17/9).

“Sekarang ini, saya ajak teman-teman di Dishub Provinsi untuk sering kominikasi dengan Dishub Kota dan Kabupaten agar tau apa yang jadi kebutuhan,” tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Mario Said, mengaku, siap melaksanakan apa yang menjadi arahan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah tentang sinergitas Dishub Pemprov dan Dishub Kota dalam hal penanganan parkir.

“Saya kira apa yang menjadi koreksi Pak Gubernur dan ini sudah disikapi dinas provinsi terkait penanganan parkir kendaraan sembarang tempat,” katanya.

Mario menjelaskan, pihaknya bersama Dishub Provinsi sudah berkoordinasi tentang penataan kendaraan melalui Forum Bersama (Forbes) atau akan menggunakan Surat Keputusan (SK) tim yang dibentuk Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

“Kemarin kita sudah rapat di dinas provinsi, kan kemarin ada forbes, apakah itu akan dikuatkan ataukah kemarin ada juga muncul SK dari Pak Gubernur untuk bersama-sama secara berintegrasi dalam hal penindakan parkir,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX, Benny Nurdin, mengatakan, penataan perparkiran di jalan nasional, seperti di Jl Veteran yang kerap macet akan segera di koordinasikan dengan Dishub Provinsi dan Kota. Nantinya, toko atau ruko yang tak punya izin lalu lintas akan dipanggil.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, saya sudah sampaikan ke Dishub Provinsi, artinya apa? Ini langkah bagus dari Gubernur untuk menata perparkiran di Makassar,” ungkapnya

Benny mengatakan, Dinas Perhubungan Kota tidak perlu menunggu perintah dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX sebagai otoritas untuk melakukan penindakan. Pasalnya, penindakan di wilayah Makassar merupakan tanggung jawab Dishub Kota.

“Ngak (tidak perlu izin Balai soal penindakan kendaraan di jalan nasional), kalau penindakan itu wilayah hukumnya pemkot, mereka punya Perda, silahkan aja karena fungsinya memang pengawasan (Dishub),” ujarnya.

Diketahui, penataan perparkiran yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar tidak berjalan maksimal, hal ini terbukti makin berjamurnya Juru Parkir (Jukir) liar yang menata kendaraan di sembarang tempat hingga berdampak kemacetan.

Selain itu, penataan parkir sejumlah toko yang juga kerap menimbulkan macet sebut saja Toko Bintang yang berada di Jl Veteran. Dinas Perhubungan Kota sejak lama ingin menindaki, namun terkendala otoritas. (*)


div>