KAMIS , 21 JUNI 2018

Kepala Biro Humas Pemprov Sulsel Sembunyikan Agenda Gubernur

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Rabu , 07 Maret 2018 13:45
Kepala Biro Humas Pemprov Sulsel Sembunyikan Agenda Gubernur

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel, Devy Khaddafi. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Setiap harinya, agenda gubernur yang disusun oleh bagian protokoler Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel selalu dibagikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta publik melalui insan pers. Hal itu, bahkan sudah menjadi aktifitas rutin bagi biro hubungan masyarakat (humas) pemprov.

Namun beberapa hari ini, agenda sang gubernur dua periode, Syahrul Yasin Limpo serta agenda pejabat lainnya tidak dipublikasikan lagi. Meskipun dipublikasikan, namun hanya satu agenda saja.

Berdasarkan hasil penelusuran Rakyat Sulsel menemukan bahwa hal itu merupakan kebijakan sepihak yang dilakukan oleh Kepala Biro Humas dan protokol, pemprov Sulsel, Devy Khaddafi.

Bagaimana tidak, dari tiga agenda Gubernur hari ini, Rabu (7/3) namun hanya satu agenda yang harus dipublis.

“Ini sesuai permintaan atasan, kita hanya melaksanakan,” ujar staf humas yang enggan disebut namanya.

Alhasil, dari tindakan yang dilakukan Devi ini, baik OPD maupun insan pers sangat kesulitan untuk melacak keberadaan Gubernur.

Belum diketahui maksud Ketua PBSI Sulsel ini, namun tindakannya dinilai menerapkan batas bahkan menutup akses informasi pejabat untuk khalayak.

Menaggapi hal itu, Pakar Pemerintahan, yang juga mantan Ketua Komisi Informasi Sulsel, Aswar Hasan mengatakan, jika tindakan Kabiro Humas itu menyalahi aturan undang-undang.

“Prinsip keterbukaan informasi harus dia laksanakan dalam keadaan dan situasi yang bagaimana pun, karena itu perintah UU dan tidak berlaku temporer yg mengikuti situasi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Aswar, hal yang dilakukan Mantan Kepala Bidang (Kabid) Promosi dan Periklanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel itu berbalik dengan komitmen Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, yakni selalu konsisten dengan keterbukaan informasi kepada publik.

“Lagi pula itu bertentangan dengan komitmen SYL, di mana selalu menyatakan berkomitmen dengan keterbukaan untuk pemerintahan yang lebih baik,” tutupnya. (*)


div>