RABU , 14 NOVEMBER 2018

Kepala BPKAD di Tahan, Honorer Pemkot Tak Gajian

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 06 Februari 2018 13:45
Kepala BPKAD di Tahan, Honorer Pemkot Tak Gajian

Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal foto bersama dengan pejabat lingkup Pemkot Makassar beserta pegawai honorer. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Imbas penahanan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar, Erwin Syafruddin Haija, makin carut-marut. Yang paling menonjol adalah persoalan Gaji Honorer yang tak kunjung cair dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi korban.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto mengatakan bahwa persoalan penahanan Kepala BPKA berdampak pada tidak cairnya anggaran gaji pasalnya gaji yang yang diasistensi disita oleh Pihak Kepolisian sehingga semua menjadi terkendala.

“Kita lagi usahakan semua, ada beberapa solusi mulai jalan,” singkat Danny, Senin (5/2)

Selain itu, Dirinya mengakui telah mendapat jawaban asistensi dari Kemendagri RI persoalan penahanan Bendahara Umum Daerah tersebut. Yakni, Walikota dibolehkan mengangkat pelaksana tugas (plt) untuk jabatan lowong.

“Masalahnya, BPKA itu bukan jabatan lowong. Yang lowong itu pensiun. Kalau tidak lowong, saya ganti? Saya kena undang-undang, langsung dianulir tidak ikut pilkada. Itu yang orang tunggu-tunggu,” Kata Danny

Namun, Danny terus melanjutkan konsultasinya dengan Kementerian Dalam Negeri Tersebut pasalnya masalah keuangan merupakan objek vital dari Pemerintahan.

“Saya bikin surat lagi. Tapi, paling singkat adalah Pak Erwin diberi kesempatan untuk bekerja. Orang-orang sementara diperiksa diberi kesempatan,” ucap Danny

Karenanya, Danny, sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto, meminta Polda untuk memberikan ruang bekerja sementara kepada Kepala BPKA Makassar, Erwin Syafruddin Haiyya. Sehingga, Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) bisa ditanda tangani.

“Sebenarnya masih bisa (ditandatangani), tapi kan tergantung izin polda. Saya segera menulis surat, siapa tahu Pak Erwin bisa diberi ruang. Proses hukum silakan berjalan. Kita hormati kok,” kata Danny.

Tak hanya gaji, imbas penahanan Erwin berdampak pula pada program tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Sampai hari ini tidak ada yang bisa diproses,” dia menambahkan.

Sementara itu, Salah seorang Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM, Yakob, mengungkapkan, dirinya tetap berusaha maksimal berkerja, meski belum gajian. Begitu pula dengan teman sejawatnya.

“Kita tetap bekerja. Tetap beraktivitas seperti biasanya,” singkat Yakob

Sekedar diketahui, Adapun jumlah ASN milik Pemkot Makassar hingga 2017 tercatat 11.500 orang. Sementara, pegawai kontrak sebanyak 5.830 orang. Ketua RT/RW 5.970 pun terkena imbasnya. (*)


div>